Malang (beritajatim.com) – Ketegangan politik dan sosial memuncak di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Selasa (6/5/2025). Dalam aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPRD Jatim.
Di bawah payung besar Aliansi Jatim Melawan, massa aksi menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lembaga legislatif yang dianggap gagal menjalankan fungsi representatif. Mosi tersebut menjadi simbol protes serius atas ketidakhadiran dan ketidakpekaan para wakil rakyat terhadap suara masyarakat.
Puncak kekecewaan terjadi ketika Ketua DPRD Jatim tak kunjung menemui massa aksi, meskipun demonstran telah berkumpul sejak pagi. Kehadiran Komisi E DPRD yang membidangi persoalan pendidikan justru dinilai hanya memberikan pernyataan normatif tanpa menyentuh akar persoalan.
“Kami datang dengan tuntutan jelas, tapi apa yang kami dapat? Diplomasi kosong. Mereka tidak memberi solusi, bahkan enggan berkomitmen. Ini bukan dialog, ini pengabaian terhadap aspirasi rakyat,” tegas Ibad, koordinator lapangan aksi.
Ia juga mengecam sikap DPRD Jatim yang dinilai pengecut dan abai. “Ketika rakyat datang membawa suara keadilan, mereka justru bersembunyi di balik tembok kekuasaan,” tambahnya.
Aksi ini menyatukan berbagai elemen dari seluruh Jawa Timur, termasuk BEM PTNU se-Jatim, BEM PTMAI se-Jatim, serta organisasi mahasiswa dari Malang, Pasuruan, Surabaya, Probolinggo, Nganjuk, Tuban, Jember, Madura, dan Sidoarjo. Tak hanya mahasiswa, masyarakat sipil, aktivis lingkungan, hingga buruh turut hadir membawa spanduk, orasi, dan tuntutan yang menyentuh kehidupan rakyat: pendidikan yang adil, perlindungan buruh, dan kelestarian lingkungan.
Demokrasi Dipertanyakan, Aksi Akan Berlanjut
Aliansi Jatim Melawan menilai DPRD Jatim telah melukai nilai-nilai demokrasi. Lembaga legislatif yang semestinya mewakili rakyat justru berubah menjadi simbol keterputusan antara elite dan akar rumput.
“Mosi tidak percaya ini adalah pesan keras. Kami tidak akan diam. Aksi ini bukan puncak, ini adalah awal. Kami akan terus mengawal, menekan, dan memastikan bahwa rakyat tidak lagi dibungkam,” ujar Ibad.
Gerakan ini disebut akan berlanjut dalam berbagai bentuk: aksi lanjutan, kajian kebijakan, hingga tekanan di media sosial dan jaringan kampus.
Tiga Isu Utama yang Diangkat, meliputi Pendidikan, Penolakan terhadap komersialisasi pendidikan, desakan atas akses yang adil bagi kelompok marginal, dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.
Ketenagakerjaan, Sorotan terhadap lemahnya perlindungan buruh, terutama sektor informal dan gig economy, serta buruknya penegakan hukum.
Lingkungan, Kritik terhadap kerusakan ekologis akibat tambang dan proyek infrastruktur, serta tuntutan komitmen politik untuk keberlanjutan lingkungan.
Aliansi menuntut agar DPRD Jatim segera mengambil langkah konkret yang berpihak pada rakyat dalam merumuskan kebijakan menyangkut ketiga isu tersebut. [dan/je]
