Jember (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyerukan kepada semua pihak agar politik identitas tidak digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Silakan politik aliran. Kita hidup kosmopolit. Politik identitas itu harap dihilangkan. Tapi identitas politik tidak apa-apa,” kata Mahfud dalam acara kuliah umum, di hadapan sivitas akademika Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (29/10/2022) sore.
“Beda lho. Politik identitas adalah sebuah politik yang menganggap harus kelompoknya yang berkuasa. Identitas Islam, harus Islam. Yang lain tidak boleh. Kalau identitas politik tidak apa-apa. Saya orang Islam. Memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kebersamaan, itu namanya identitas politik,” kata Mahfud.
[berita-terkait number=”3″ tag=”politik-identitas”]
“Dalam perjuangan itu, dalam identitas politik, boleh bersaing memasukkan program. Tapi sesudah selesai, bersatu kembali. Bagi-bagi tugas, untuk membangun kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Mahfud.
Hal ini kembali ditegaskan Mahfud dalam acara Ngopi Bareng KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Kabupaten Jember, di Kafe Tebing, malam harinya. “Itu masalah kita. Politik identitas adalah satu politik di mana identitas primordial mau dipaksakan mendominasi kekuasaan, untuk memenangi pertarungan atas nama sebuah identitas,” kata Mahfud.
Mahfud mengingatkan, Indonesia adalah negara kosmopolit. “Seperti yang dicontohkan Nabi: kesewargaan. Kesewargaan itu inklusif dalam hidup bernegara,” katanya.
Mahfud berpesan, umat Islam di Indonesia tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap kaum minoritas. “Mari kita hidup bersatu di sini dengan yang berbeda, kalau merasa sayang terhadap umat Islam di berbagai negara,” katanya, mengingatkan masih adanya umat Islam yang menjadi minoritas di sejumlah negara yang mendapat perlakuan diskriminatif. [wir/suf]
