Banyuwangi (beritajatim.com) – Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) atau Bansos Digital yang saat ini sedang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi semakin dimatangkan. Program ini tidak hanya menyasar masyarakat miskin di pedesaan, namun juga mereka yang tinggal di lereng gunung dan kawasan perkebunan.
Salah satunya adalah masyarakat Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, yang terletak di kaki pegunungan Ijen. Ratusan warga tak mampu di wilayah tersebut juga sudah terdata secara digital.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang meninjau langsung proses pendataan, menyatakan pentingnya memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran dan berdampak positif. “Kami ingin memastikan langsung program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran dan memiliki dampak positif,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial.
Saifullah menjelaskan bahwa meski pemerintah telah menyalurkan berbagai program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan, seringkali bantuan tersebut tidak sampai pada yang berhak.
“Dengan Bansos Digital ini, semua yang layak mendapatkan bansos bisa mengajukan. Sekaligus bisa menyanggah jika memang layak tapi tertolak atas berbagai bantuan yang pemerintah berikan. Tanpa perlu menghadap siapapun, cukup pencet handphone,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan bahwa Bansos Digital bukan hanya soal pemberian bantuan. Program ini juga bertujuan mengintegrasikan data untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Luhut menambahkan bahwa penerima bantuan akan dipantau untuk memastikan ada peningkatan taraf hidup, seperti bantuan pendidikan atau permodalan usaha. “Tidak selamanya menerima bantuan. Harus ada peningkatan taraf kesejahteraan,” jelas Luhut.
Luhut juga mengungkapkan bahwa upaya integrasi ini adalah bagian dari program substantif Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan program yang tepat sasaran dan terintegrasi, kemiskinan diharapkan bisa diselesaikan secara lebih optimal. “Pak Prabowo ingin kemiskinan ini bisa diselesaikan,” harap Luhut.
Keberhasilan program ini melibatkan lebih dari 20 instansi, baik kementerian maupun lembaga negara. Tak hanya Kementerian Sosial, tetapi juga kementerian lain serta lembaga tinggi negara turut berpartisipasi.
Dalam rapat tertutup usai peninjauan, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Beberapa perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komdigi, serta Bank Indonesia, BPKP, dan BPJS Ketenagakerjaan juga turut hadir.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan bahwa mereka telah mengerahkan sekitar tiga ribu agen untuk mempercepat pendataan. Tidak hanya pendamping PKH dan TKSK, tetapi juga melibatkan operator desa, kepala dinas, camat, lurah, dan kader dasawisma.
“Kami berkomitmen untuk menyukseskan piloting Bansos Digital ini. Banyuwangi ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” pungkas Ipuk. [les/suf]
