Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah pusat resmi menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai proyek percontohan (piloting) nasional untuk program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program ini merupakan bagian dari Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) adaptif yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian, sebagai upaya membangun Digital Public Infrastructure (DPI) untuk distribusi bantuan yang lebih akurat dan transparan.
Penunjukan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Banyuwangi pada Jumat (18/7/2025), yang dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Tim Digitalisasi Bansos dari lintas kementerian. Tim terdiri dari Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology Rahmat Danu Andika, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.
“Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” ujar Cahyono Tri Birowo.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi bansos ini mencakup penggunaan data digital seperti identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan platform pertukaran data SPLP. Masyarakat akan bisa mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman, dengan berbagi data lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Rahmat Danu Andika, tahun ini pemerintah akan memulai penargetan Parlinsos. Sistem akan mengotomasi proses seleksi bantuan sosial dan memastikan transparansi yang bisa dipantau oleh publik. “Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna,” tegasnya.
Program ini akan mulai diluncurkan pada September 2025 dengan skema awal menyasar Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika berhasil, cakupan sasaran akan diperluas lebih lanjut.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Banyuwangi untuk berkolaborasi dan menyukseskan program ini demi kepentingan masyarakat.
“Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat,” ucapnya. Ia juga menyebut digitalisasi bansos sebagai langkah yang tepat untuk menjamin efektivitas dan dampak nyata bagi penerima manfaat.
“Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan tepat sasaran, warga yang dapat bantuan dapat berdaya dan menjadi sejahtera,” tandas Ipuk. [alr/beq]
