Malang (beritajatim.com) – Program BASIS (Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia) telah dimulai ‘kick-off’ pada Rabu (28/8/2024).
Program ini berfokus untuk mempromosikan lingkungan yang mendukung masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia’.
Program BASIS diadakan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham). Acara pembukaan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang dengan dihadiri sejumlah tokoh penting, salah satunya Reza Rahadian selaku Duta Persahabatan Yappika.
Riza Imaduddin Abdali, Civil Society Advokasi specialist Yappika menjelaskan bahwa program BASIS sepanjang empat tahun ini didanai oleh Uni Eropa (EU). Tujuannya untuk berkontribusi pada pencapaian masyarakat sipil dan ruang demokrasi yang inklusif, partisipatif, berdaya, dan mandiri di Indonesia.
“Kami berusaha memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan organisasi bagi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum di wilayah sasaran yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kami juga berupaya memperkuat infrastruktur pendukung mereka,” ujar Riza kepada beritajatim.com.
Infrastruktur pendukung meliputi media dan alat pembelajaran bersama, sumber daya keuangan, mekanisme dukungan dari rekan-rekan sejawat, dan pelatihan teknis. Program BASIS sebagai aksi kolaboratif nyata untuk memperkuat peran dan ekosistem masyarakat sipil Indonesia.
“Kami juga upaya mendorong demokrasi yang adil, substansial dan berkualitas, dengan sasaran generasi muda berusia 18-34 tahun serta kelompok minoritas dan kelompok marjinal,” ujar Riza.
Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif YAPPIKA mengatakan bahwa pihaknya membuat platform bernama civil society and democracy platform. Melalui platform yang menjadi bagian dari BASIS ini pihaknya mengajak masyarakat sipil paham akan pentingnya demokrasi
“Di learning platform disediakan skil membuat kampanye digital yang aman, peningkatan kapasitas untuk masyarakat sipil yang fundamental. Kami membuat semua terkoneksi dengan jaringan lain, termasuk perguruan tinggi, media, termasuk bantuan hukum ketika diperlukan,” katanya Fransisca saat jumpa pers.
Reza Rahadian, Duta Persahabatan Yappika memandang bahwa masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, tempat orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama. “Masyarakat itu saya, kamu, dan kita. Tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, serta menghormati keberagaman,” ujar Reza.
Program BASIS, ujar Reza, melibatkan universitas yang berperan sebagai pusat pengetahuan untuk menggulirkan inisiatif dan sebagai ruang kolaboratif. Hasilnya mereka memberi masukan pada pemangku kepentingan sehingga mereka berkontribusi dalam mendorong ruang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.
“Melihat cita-cita Generasi Emas, semua pihak harus berkolaborasi untuk mendukung upaya pemuda dalam membantu memecahkan isu sosial dan lingkungan hidup, tentunya dengan pendekatan hak asasi manusia,” kata Reza.
Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung program BASIS. Peran pemuda sebagai agen pembangunan inklusif tentu sangat diperlukan.
“Indonesia membutuhkan generasi muda yang memahami dan mau memperjuangkan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia,” kata Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyatakan bahwa masyarakat sipil adalah mitra strategis bagi kemitraan EU dan Indonesia. Hal itu dapat memberikan dampak pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri.
“Bersama kita mendorong ruang sipil yang demokratis, yang merupakan bagian dari lingkungan yang memungkinkan kita semua untuk mencapai kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” katanya.
Bogat Widyatmoko, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs, khususnya dalam membangun lingkungan yang mendukung dan masyarakat sipil yang kuat. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Implementasi Pencapaian SDGs.
Sementara Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM 2022-2027 mengatakan bahwa Komnas HAM siap berkolaborasi. “Kami terbuka untuk bekerjasama dalam memajukan pendidikan dan praktik HAM, melihat situasi HAM saat ini kita harus saling mendukung dan terus memajukan HAM,” ujar Anis. (dan/ted)
