Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran pengadaan seragam bagi petugas lapangan Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam APBD 2027.
Usulan tersebut muncul karena masih ada petugas yang harus membeli seragam dinas menggunakan uang pribadi, meskipun setiap hari bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Jangan sampai petugas yang setiap hari berada di garda depan pelayanan masyarakat justru harus membeli seragam dinas dengan uang pribadi. Mereka punya tanggung jawab besar melayani warga, sehingga sudah seharusnya Pemkot memberikan fasilitas kerja yang layak, termasuk seragam dinas,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Senin (2/11/2026).
Menurut Cak Yebe, empat organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut merupakan garda depan pemerintah kota dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Mobilitas petugasnya tinggi karena harus menangani kedaruratan, bencana, ketertiban umum, hingga pengaturan lalu lintas.
Dia menyebut masih ada personel yang hanya memiliki satu stel seragam, bahkan harus membeli sendiri pakaian dinas untuk menunjang pekerjaannya. Kondisi itu perlu mendapat perhatian karena seragam merupakan bagian dari identitas dan fasilitas kerja petugas.
“Hal yang juga membebani teman-teman ini adalah untuk memiliki seragam, mereka harus membeli sendiri. Ini yang kami dorong kepada Pemerintah Kota agar bisa dialokasikan di dalam APBD,” tegasnya.
Cak Yebe menjelaskan, seragam memiliki fungsi identitas kelembagaan sekaligus membantu masyarakat mengenali petugas ketika membutuhkan pelayanan. Penggunaan seragam sesuai ketentuan juga berkaitan dengan kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab personel saat menjalankan tugas.
Dia mengungkapkan, usulan pengadaan seragam telah disampaikan kepada kepala OPD terkait, termasuk Kepala Satpol PP, saat pembahasan APBD murni. Aspirasi tersebut juga telah diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam tahapan finalisasi pembahasan anggaran di komisi.
Dia berharap Pemkot Surabaya memberikan perhatian terhadap kebutuhan perlengkapan kerja petugas lapangan. Ketersediaan seragam yang layak diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik secara maksimal.
“Supaya ke depan teman-teman OPD yang terlibat dalam pelayanan masyarakat secara langsung benar-benar bisa melayani masyarakat secara maksimal. Jangan sampai ada lagi seragam yang compang-camping, lusuh, maupun pudar,” pungkas bendahara DPC Gerindra Surabaya ini.[ADV]
