Malang (beritajatim.com) – Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 dianggap langkah asal naik yang mengorbankan rakyat kecil. Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Prof. Setyo Tri Wahyudi, SE, M.Ec, Ph.D, mengecam pendekatan ini.
Prof Setyo menyebut pemerintah terlalu bergantung pada pajak sementara potensi kekayaan alam negara diabaikan. Menurutnya PPN 12 persen ini bukan solusi.
“Cara Ini hanya strategi pemerintah mencari pendapatan cepat, tanpa memikirkan efek berantai ke masyarakat. Kenaikan ini kecil di angka, tapi besar di dampaknya,” ujarnya kepada beritajatim.com, Jumat (20/12/2024).
Menurut Prof. Setyo, dampak kebijakan ini tidak hanya memengaruhi harga barang yang dikenai pajak, tetapi menyebar ke seluruh sektor ekonomi. Ia menyoroti keresahan masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti beras dan telur yang bisa melonjak drastis.
“Setiap kenaikan harga barang pokok menciptakan efek domino. Masyarakat panik, dan ini membuka ruang bagi kenaikan harga kebutuhan lainnya. Ini lebih dari sekadar angka 1 persen,” tambah guru besar Ilmu Ekonomi UB tersebut.
Prof. Setyo mempertanyakan mengapa pemerintah terus fokus pada pajak. Padahal Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
“Negara kita punya emas, nikel, uranium, dan lainnya, tapi potensi itu tidak dioptimalkan. Pemerintah lebih memilih jalan mudah: pajak! Kita hanya ekspor SDA mentah tanpa nilai tambah. Padahal, kalau dikelola dengan baik, SDA ini bisa menggantikan ketergantungan kita pada pajak,” kritiknya.
Ia menilai, ketergantungan pada pajak menunjukkan pola pikir pemerintah yang enggan berinovasi. “Sudah saatnya kita berani mengambil langkah besar untuk memanfaatkan SDA sebagai tulang punggung ekonomi,” tegas pakar dan pengamat ekonomi tersebut.
Masalah lain yang ia soroti adalah pendeknya siklus pemerintahan di Indonesia. Setiap lima tahun, kebijakan berubah drastis seiring pergantian pemimpin.
“Di negara lain, kebijakan jangka panjang terus berjalan meskipun pemerintahan berganti. Tapi di Indonesia, semua mulai dari nol setiap lima tahun. Dengan pola seperti ini, kapan kita bisa menjadi negara maju?” ujarnya.
Ia memberikan contoh perubahan yang terus-menerus dalam sektor pendidikan, yang menyebabkan kebijakan tidak pernah mencapai hasil maksimal. “Kurikulumnya terus diubah. Kebijakan yang sudah bagus diganti lagi. Ini tidak akan membawa kita ke mana-mana,” tambahnya.
Prof. Setyo juga menyoroti bahwa kenaikan PPN ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan negara. “Sumbangan dari kenaikan 1 persen PPN ini kecil sekali. Tapi beban yang dirasakan masyarakat jauh lebih besar. Ini kebijakan yang tidak berimbang,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah untuk mulai menggeser fokus dari pajak ke pemanfaatan SDA. “Kalau kita punya teknologi dan SDM yang mumpuni, SDA kita bisa menjadi sumber pendapatan utama. Ini membutuhkan keberanian dan visi jangka panjang,” katanya.
Prof. Setyo memperingatkan bahwa kebijakan seperti kenaikan PPN ini hanya memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Rakyat sudah jenuh dengan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Kalau pemerintah terus seperti ini, jangan heran jika tingkat ketidakpuasan akan semakin tinggi,” tutupnya. [dan/aje]
