Surabaya (beritajatim.com) – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi pada anak-anak sekolah dalam rangka kegiatan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di berbagai daerah.
Program MBG yang sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak Indonesia justru menghadirkan risiko kesehatan serius bagi anak-anak, bahkan balita dan ibu hamil turut menjadi korban. Kasus keracunan ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, terutama dalam perlindungan kelompok rentan seperti anak, balita, dan ibu hamil.
Dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (28/9/2025), IDAI menegaskan dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Badan Gizi Nasional bahwa keselamatan anak-anak dan kelompok rentan harus menjadi prioritas utama.
“Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan,” tegas Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dalam surat tersebut, IDAI menyampaikan lima poin penting yang harus diperhatikan dalam implementasi program MBG.
Pertama, keselamatan pangan harus diutamakan dengan memastikan bahwa seluruh proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. “Keamanan pangan harus diutamakan,” ungkap IDAI. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak.
Kedua, IDAI menekankan pentingnya kualitas gizi dalam menu yang diberikan kepada anak-anak. Menu MBG seyogyanya disusun oleh ahli gizi anak yang memperhatikan kebutuhan nutrisi yang dapat mendukung tumbuh kembang optimal anak. “Menu MBG seyogyanya disusun oleh ahli gizi anak,” lanjutnya.
Poin ketiga yang disampaikan adalah pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap program MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program ini harus tersertifikasi dan senantiasa dipantau serta dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan kualitas program berjalan dengan baik.
Keempat, prosedur mitigasi dan layanan aduan harus siap sedia jika terjadi keracunan makanan dalam program ini. IDAI menyarankan adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menangani kasus keracunan. “Pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada,” tambahnya.
Kelima, evaluasi menyeluruh terhadap program MBG perlu dilakukan. “Satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K). Terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal akses terhadap kualitas pangan yang aman.
Sebagai penutup, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, DR dr Hikari AMbara Sjakti, SpA, SubsHemaOnk(K), menyatakan bahwa IDAI siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program MBG memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. “IDAI siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat,” ujarnya. [suf]
