Hukum & Kriminal

KPK Turun ke Jember, Selidiki Pengadaan Pelampung Nelayan

Jember (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyelidiki pengadaan pelampung nelayan. Sejumlah pejabat diperiksa.

Kedatangan KPK ini diakui dengan terus terang oleh Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Senin (27/7/2020). Dia sendiri dimintai keterangan oleh KPK pada Selasa, 21 Juli 2020, di Markas Kepolisian Resor Jember. “Saya dimintai keterangan mulai jam 11 pagi sampai habis Isyak, sekitar jam delapan malam,” katanya.

Jaket pelampung ini diadakan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember Tahun 2018. Selain itu, menurut Mirfano, ada beberapa hal yang juga ditanyakan KPK. “Tapi saya tidak bisa menyebutkan,” katanya. Selain dirinya, ada pejabat ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Jember yang juga dimintai keterangan.

Masalah ini sempat mengemuka, setelah DPRD Jember mengungkap adanya ribuan jaket pelampung yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2018 ternyata belum disalurkan. Jaket-jaket itu tersimpan rapi di Aula Joko Tole, Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo. Semua jaket berwarna oranye itu ditempeli emblem foto Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief.

Dalam LKPJ Bupati 2019 yang disampaikan kepada DPRD Jember disebutkan, jaket pelampung masih dalam tahap branding dan belum terdistribusikan. Nilai anggarannya Rp 1,949 miliar. Menurut keterangan staf Dinas Perikanan dan Kelautan M. Adi, anggaran ‘branding’ berupa foto emblem bupati dan wabup sebesar Rp 1,7 miliar dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan dan selesai dikerjakan pada 26 Desember 2019. Sementara anggaran pengadaan barangnya di Bagian Pembangunan Pemkab Jember.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasih sempat menyoroti pengadaan jaket pelampung untuk nelayan itu. Dia menyebut pengadaan ribuan jaket pelampung nelayan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak lazim. Lazimnya pengadaan jaket pelampung itu dianggarkan di Dinas Perikanan dan Kelautan. “Kalau sudah proses begitu, sudah pasti jadi temuan. Antara yang dianggarkan, yang menganggarkan, dan yang melaksanakan berbeda. Itu memindahkan mata anggaran. Pasti itu jadi temuan,” katanya.

Achsanul tidak omong kosong. Dalam audit BPK terhadap laporan keuangan Dinas Perikanan untuk APBD 2019, terdapat realisasi belanja cetak branding (pemasangan atribut) pelampung atau life jacket sebesar Rp 1,887 miliar. Pelampung yang diberi branding tersebut akan dibagikan ke masyarakat nelayan. Menurut BPK, seharusnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja barang yang diserahkan ke masyarakat, bukan belanja cetak. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar