Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai, langkah Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didasarkan pada niat baik merupakan keputusan yang bijak.
Dia berharap, langkah bijak yang diambil Mahfud MD ini bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024.
Secara khusus, Hasto menyebut nama Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur),” ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini pun menduga, bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini.
Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.
“Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau (mengharap Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Pak Mahfud MD) yang gentleman,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Mahfud MD tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye. Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.
Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkapkan, Mahfud MD mundur dikarenakan kecewa terhadap komitmen Presiden dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024.
“Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud MD bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan Pra Peradilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.
“Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik,” pungkasnya. (hen/ted)
