Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah pola penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari respons darurat menjadi kebijakan berkelanjutan. Ia menilai pendekatan struktural dan penguatan kapasitas peternak penting untuk menjaga ketahanan sektor peternakan di tengah lonjakan kasus PMK pada awal 2026.
“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus-menerus. Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” ujar Ony di DPRD Jatim, Kamis (29/1/2026).
Ony menyebut kebijakan PMK perlu diarahkan pada peningkatan ketahanan, produktivitas, dan kesejahteraan peternak. Ia menilai langkah jangka panjang akan lebih efektif dibandingkan respons reaktif yang selama ini dilakukan.
Salah satu fokus yang didorong Ony adalah vaksinasi PMK secara berkala dengan penjadwalan minimal dua kali setahun. Ia juga meminta adanya standar operasional vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten dan kota.
“Dukungan anggaran harus mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, serta kecukupan tenaga pelaksana,” ucapnya.
Selain vaksinasi, Ony menilai ketahanan pakan menjadi faktor penting untuk menekan dampak ekonomi PMK. Ia mendorong pengembangan peternakan terintegrasi dengan pertanian rakyat melalui pemanfaatan hijauan dan limbah pertanian, termasuk pembangunan pabrik pakan murah melalui skema BUMD atau kerja sama swasta.
Dalam penguatan kapasitas peternak, Ony mengusulkan pembentukan pusat layanan teknis biosekuriti dan penanganan PMK di daerah sentra ternak seperti Tuban, Sidoarjo, dan Jember.
“Pusat layanan ini bisa menjadi sarana pendampingan peternak, mulai dari sanitasi kandang, deteksi dini PMK, isolasi ternak sakit, hingga manajemen vaksinasi,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, kasus PMK meningkat dari 803 kasus pada 25 Januari 2026 menjadi 839 kasus sehari kemudian. Dari jumlah tersebut, 605 ekor sapi masih sakit, delapan ekor mati, dan lima ekor dipotong paksa. “Tujuan akhirnya bukan hanya menekan PMK, tapi membangun peternakan Jawa Timur yang tangguh dan mandiri,” pungkas Ony. [asg/kun]
