Jakarta (beritajatim.com) – Gejolak ekonomi global dan kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat kembali menekan sektor ekspor Indonesia. Jawa Barat sebagai pusat manufaktur dan ekspor nasional menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak, mendorong berbagai pihak menekankan pentingnya penguatan ekonomi dalam negeri sebagai solusi jangka panjang.
Dalam diskusi publik bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk? Dialog Kritis Mencari Solusi” yang digelar Suara.com dan CORE Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa (20/5/2025), para ekonom, pengusaha, dan akademisi sepakat bahwa tekanan global harus dijawab dengan penguatan fundamental ekonomi domestik.
Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menyatakan tekanan krisis sudah terasa sejak awal tahun, khususnya di sentra ekspor seperti Bandung.
“Kita menghadapi perlambatan ekonomi yang nyata. Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional—dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur—yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari daerah sebagai rujukan kebijakan nasional,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor nonmigas Jawa Barat ke AS pada Januari 2025 mencapai USD499,53 juta, setara 16,62 persen dari total ekspor provinsi. Sementara ekspor dari Kota Bandung ke AS pada Maret 2025 tercatat USD7,7 juta. Namun, penurunan pesanan akibat kebijakan tarif dan derasnya produk impor menyebabkan gelombang PHK, terutama di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, Ph.D., menyoroti dampak lanjutan dari perang dagang AS–Tiongkok. Ia mengungkapkan ekspor China ke AS turun 10,5 persen pada 2025, sementara ke ASEAN meningkat 19,1 persen. Akibatnya, Indonesia dibanjiri produk impor yang sebagian besar masuk secara ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp65,4 triliun.
“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan ekonomi domestik bukan lagi pilihan tetapi keharusan,” tegas Faisal.
Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran menjelaskan, industri di Jawa Barat, khususnya sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, mengalami tekanan berat hingga sejumlah perusahaan terpaksa tutup dan melakukan PHK. Meski demikian, ia melihat peluang dari pergeseran rantai pasok global yang dapat dimanfaatkan dengan menguatkan kapasitas inovasi dan produksi lokal.
Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menambahkan bahwa pelaku usaha menghadapi tekanan berlapis, mulai dari ketidakpastian hukum, regulasi yang tumpang tindih, hingga pungutan liar dan biaya logistik tak resmi.
“Kami butuh aturan main yang jelas. Jangan terus-terusan pelaku usaha lokal jadi korban eksperimen kebijakan,” ujarnya.
Menjawab tantangan tersebut, Faisal menegaskan pentingnya pengendalian impor yang sesuai standar nasional dan peningkatan komponen lokal melalui skema TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Ia mencontohkan suksesnya industri elektronik yang mampu menurunkan impor dan meningkatkan produksi nasional secara signifikan dalam satu dekade terakhir.
Implementasi skema TKDN disebut menjadi kunci untuk memperkuat industri lokal, menarik investasi strategis, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan membangun kemandirian ekonomi Indonesia. [beq]
