Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto berhasil menghidupkan semangat gotong royong masyarakat khususnya dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027, di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Senin (9/3/2026).
“Kepemimpinan KH Kholilurrahman sebagai bupati, sekaligus tokoh agama memberi pengaruh besar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur desa di Pamekasan,” kata Ali Masykur.
Statemen tersebut bukan tanpa alasan, sebab sejauh ini terdapat fenomena gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. “Di masyarakat ini ada swadaya masyarakat dalam membangun jalan desa, dan hal ini jarang terjadi di daerah lain,” ungkapnya.
“Kami kira fenomena ini karena dipimpin oleh Pak Bupati yang juga menyandang status sebagai kiai, sehingga semangat gotong royong dengan mudah tumbuh di tengah-tengah masyarakat di Pamekasan,” sambung Ali Masykur.
Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, mencontohkan masifnya pembangunan jalan desa dengan cara swadaya di wilayah utara Pamekasan. Hal tersebut menandakan semangat swadaya tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Bahkan semangat gotong royong secara kolektif ini juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi Jawa Timur, salah satunya dengan memberikan bantuan sekitar 300 drum aspal untuk membantu pengerjaan jalan desa yang dibangun secara swadaya oleh warga,” jelasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menegaskan jika program Musrenbang tersebut bukan sekedar agenda tahunan, tetapi sebagai forum strategis untuk memastikan pembangunan daerah agar benar-benar berpihak terhadap kebutuhan masyarakat secara umum.
“Aspirasi masyarakat harus selalu menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah, di mana aspirasi masyarakat ini bisa disampaikan melalui berbagai forum berbeda, mulai dari musrenbang di tingkat desa, kecamatan, hingga melalui reses anggota DPRD Pamekasan,” tegasnya.
Terlebih pihaknya menyampaikan jika anggota DPRD juga memiliki tanggungjawab moral dan konstitusional, guna memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan transparan, partisipatif dan tentunya berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, serta memberikan dampak secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [pin/ian]
