Malang (beritajatim.com) – Pembatalan mendadak pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional memicu diskusi, termasuk dari Romy Setiawan, S.Pd., M.Sn., dosen seni rupa Universitas Brawijaya (UB) Malang. Dalam pandangannya, keputusan ini mencerminkan lemahnya integritas lembaga seni nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai ruang ekspresi bebas.
Romy menegaskan bahwa Galeri Nasional memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat seni rupa Indonesia. Ia mengkritik langkah lembaga tersebut yang dianggap mengutamakan kompromi di atas kualitas dan kebebasan artistik.
“Galeri Nasional adalah pusat seni rupa, bukan tempat untuk memuaskan kepentingan tertentu. Karya yang dipamerkan harus berdasarkan kualitas dan potensi, tanpa tekanan dari pihak manapun,” ujar Romy.
Pembatalan pameran ini disebut bermula dari permintaan kurator agar lima dari 30 lukisan Yos Suprapto diturunkan. Karya-karya tersebut dianggap terlalu vulgar dan sarat kritik terhadap pemerintah. Namun, Yos menolak permintaan tersebut dan menarik semua karyanya dari pameran.
Menurut Romy, seniman berhak mempertahankan visinya, tetapi peran kurator sebagai mediator juga sangat penting.
“Perupa harus terbuka pada seleksi karya, sementara kurator bertugas merepresentasikan pameran secara menyeluruh. Jika seniman ingin kebebasan penuh, sebaiknya gunakan galeri komersial, bukan institusi nasional,” tambah perupa kelahiran Mojokerto ini.
Sebagai akademisi seni, Romy menyoroti bahwa seni rupa memiliki sejarah panjang sebagai medium kritik sosial. Ia menyebut kasus ini mirip dengan kontroversi karya Djoko Pekik, Berburu Celeng, di era reformasi.
“Seni rupa adalah cermin masyarakat. Karya seperti milik Yos Suprapto, yang beraliran realisme sosial, penting karena merepresentasikan isu seperti konflik agraria dan kehidupan buruh. Pembatalan seperti ini bisa dilihat sebagai upaya membungkam kritik.”
Romy mengingatkan bahwa pembatasan karya seni di ruang nasional dapat berdampak buruk pada kebebasan berekspresi seniman.
“Jika Galeri Nasional terus tunduk pada tekanan, maka kita kehilangan ruang untuk berdialog melalui seni. Kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak mencederai ekosistem seni rupa kita.”
Romy mengusulkan agar ada pendekatan yang lebih terbuka antara seniman, kurator, dan lembaga seni untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya edukasi bagi publik untuk memahami seni sebagai medium kritik, bukan ancaman. (dan/but)
