Surabaya (beritajatim.com) – Dosen Gizi Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh, menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, asalkan dirancang dan diterapkan dengan tepat.
Lailatul mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga harus melibatkan evaluasi menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas program.
“Kalau potensi ada saja, namun sebelum berbicara potensi, harus dilihat dulu apakah program ini di lapangan sudah sesuai pedoman dan panduan yang telah disusun? Bagaimana evaluasi, daya terima, kualitas dan kuantitasnya apakah sudah sesuai kebutuhan? Bagaimana dengan keberlanjutannya? Karena masalah status gizi dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya program MBG saja,” jelas Lailatul, Selasa (14/1/2025).
Lailatul mengatakan, selain faktor langsung seperti asupan harian dan penyakit infeksi, status gizi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor tidak langsung, seperti lingkungan, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan keluarga.
Bahkan, lanjut dia, penyebab dasar seperti kondisi ekonomi, politik, dan budaya turut berperan besar dalam menentukan keberhasilan program tersebut.
“Jadi, program MBG akan memiliki potensi besar untuk meningkatkan status gizi masyarakat, asalkan dirancang dan diimplementasikan dengan baik serta dikelola dengan benar. Selain itu, juga perlu diselesaikan penyebab masalah gizi lainnya secara komprehensif, bukan hanya dari aspek makan siangnya saja,” katanya.
Pentingnya Pendekatan Holistik dan Keberlanjutan Program
Dalam konteks peningkatan gizi masyarakat Indonesia, Lailatul mengingatkan agar program-program yang dicanangkan tidak sekadar hadir tanpa menyentuh akar permasalahan.
Sebab, jika program MBG tersebut hanya sekadar jalan tanpa menyelesaikan akar masalah, maka program ini akan menjadi program ‘tambal sulam’ yang hanya menyelesaikan masalah permukaan saja.
“Mau sebaik apapun programnya, jika tidak menyentuh akar masalah, maka masalahnya akan tetap ada tanpa penyelesaiakan yang holistik dan sistemik,” jelas Lailatul.
Adapun tantangan jangka panjang yang dihadapi program seperti MBG adalah keberlanjutan pendanaan serta rentannya program terhadap perubahan kebijakan dan prioritas pemerintah.
Edukasi Gizi sebagai Kunci Keberhasilan Jangka Panjang
Karena itu, Lailatul menyarankan agar program MBG diintegrasikan dengan komponen edukasi gizi untuk menciptakan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat.
“Untuk memastikan efektivitas jangka panjang, program MBG perlu dikombinasikan dengan edukasi gizi yang melibatkan siswa dan orang tua. Sehingga, tercipta kebiasaan makan bergizi di luar program,” tutur Lailatul.
Dengan edukasi yang baik, diharapkan dapat tercipta pola makan yang lebih sehat, mengurangi kebiasaan makan yang tidak sehat, dan mencegah penyakit tidak menular yang sering kali terkait dengan pola makan yang buruk.
Indikator dan Mekanisme Monitoring Keberhasilan Program
Lailatul juga menekankan pentingnya penggunaan indikator yang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan program MBG. Menurutnya, indikator kuantitatif seperti status gizi anak, asupan zat gizi makro dan mikro, serta cakupan program perlu diperhatikan.
Sedangkan indikator kualitatif dapat dilihat melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku gizi di kalangan siswa dan keluarga.
Lalu, mekanisme monitoring seperti apa yang efektif? Lailatul menyebut bahwa mekanisme yang efektif dapat dilakukan dengan pengumpulan data secara berkala, observasi, survei, feedback serta evaluasi partisipatif.
Selain itu, kolaborasi dengan tenaga ahli, seperti ahli gizi dan petugas kesehatan, serta akademisi untuk analisis data dan rekomendasi kebijakan, juga sangat diperlukan.
Pelaksanaan Program MBG di Jawa Timur
Di Jawa Timur, program MBG telah berjalan meskipun secara bertahap, karena Pemprov Jatim masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sejumlah kabupaten/kota juga belum memulai program ini.
Misalnya di Kabupaten Pasuruan, di mana masih memetakan penerima manfaat. Setidaknya, ada 300 ribu penerima manfaat atau 18 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan, yang berjumlah 1,64 juta jiwa.
Sementara di Surabaya, MBG telah dimulai bertahap dengan menyasar 10 sekolah dengan total 6.000 siswa. Hanya saja, pada pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala teknis, salah satunya seperti penggunaan wadah plastik. [ipl/aje]
..
