Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah untuk melatih calon pengusaha baru dari kalangan masyarakat miskin ekstrem yang berusia produktif.
“Kami akan kaji ke depan bagaimana orangnya dilatih, terus kemudian dikasih bantuan gerobak,” kata Fawait, dalam acara sosialisasi program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra), di Gedung Serba Guna Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (3/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan beberapa program untuk pelaku UMKM. “Mulai dari bantuan gerobak, pelatihan, dan insyaallah, sedang kami kaji bagaimana seandainya UMKM pinjam ke perbankan, apakah dimungkinkan Pemkab Jember menanggung bunga dari pinjaman tersebut,” kata Fawait.
Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Helvi Yuni Moraza menyanggupi keinginan Fawait. “Pak Bupati meminta kepada kita, pemberdayaan UMKM yang existing atau sedang berjalan, tetap kita upayakan pendampingan dan pelatihan, kemitraan pembiayaan, bahkan legalitas izin usahanya,” katanya.
“Tapi jangan lupa, generasi terus bertumbuh. Ada generasi baru yang juga ingin berwirausaha. Pak Bupati minta kepada kami, agar program Kementerian terkait penumbuhan wirausaha muda juga dilakukan di Kabupaten Jember,” kata Helvi.
Helvi segera menghubungi banyak pihak, termasuk perguruan tinggi dan beberapa instansi, untuk bekerja sama. “Sektor mikro sudah semakin cepat naik kelas, karena fasilitas pembiayaan sudah ada, pendampingan sudah ada, tinggal memasukkan unsur literasi keuangan dan persoalan legalitasnya,” katanya.
Menurut Helvi, pemerintah membuat entrepreneurial hub untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. “Entrepreneurial hub adalah bimbingan kepada wirausaha muda atau masyarakat yang berminat wirausaha,” katanya.
Helvi meyakini UMKM di Indonesia selama ini lebih bersifat tradisional. “Ada dua hal yang harus kita pecahkan, yaitu masalah pembiayaan dan rantai pasar,” katanya.
Selain itu, menurut Helvi, UMKM ditantang untuk bertransformasi digital dan memiliki kesadaran untuk memenuhi legalitas negara. “Nah, di sini itulah diajarkan,” katanya.
Menurut Helvi, pemerintah membutuhkan perguruan tinggi untuk ikut serta dalam pelatihan dan pendampingan UMKM ini. “Karena persoalan di UMKM ketika kita naik kelaskan terbentur masalah literasi keuangan,” katanya.
Kementerian UMKM sudah bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia dan advokat. “Jadi pelatihan UMKM itu bisa melibatkan pelatihan hukum dan masalah keuangan,” kata Helvi.
Dengan banyaknya perguruan tinggi di Jember, Helvi berharap ada kerja sama untuk pembentukan semacam inkubator bisnis yang akan melatih masyarakat yang ingin berwirausaha, terutama kalangan kampus sendiri. [wir]
