Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto tak akan menutup Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kendati saat ini perusahaan itu sedang mengalami krisis finansial.
“PDP sudah punya 1.300-an karyawan. Kami tidak mungkin membubarkan PDP. Ini perusahaan minus. Tapi di sini ada kegiatan sosialnya. Ada bisnis, ada sosial,” kata Hendy, usai menemui ksi unjuk rasa Sarikat Buruh Musilimin Indonesia (Sarbumusi) di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (1/3/2023).
Menurut Hendy, ada rakyat Jember yang menggantungkan mata pencarian di Kahyangan. “Jadi tidak mungkin kalau kami langsung bubarkan PDP. Kalau kita ngomong bisnis sebenarnya, tutup PDP. Tapi ini tidak. Tentunya ini perlu kebersamaan semuanya,” katanya.
BACA JUGA:
Sarbumusi Protes Pemberian Upah di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember
Dalam kondisi krisis, menurut Hendy, tidak mungkin menjual aset Kahyangan untuk membayar upah karyawan sesuai upah minimum regional. “Kami blow up ke masyarakat agar tahu kondisi. Rekrutmen direksi kami lakukan untuk melakukan perbaikan. Transparan, terbuka untuk siapa saja,” katanya.
Direksi Kahyangan saat ini memiliki inovasi. Semula gaji karyawan Kahyangan adalah 70 persen dari Upah Minimum Kabupaten 2018. Setelah Sofyan Sauri dan jajaran direksi baru dilantik, upah yang diterima karyawan dinaikkan 10 persen menjadi 80 persen dari UMK 2018. “Tapi masih di bawah UMR,” kata Hendy.
Hendy berharap karyawan Kahyangan saling menjaga tanaman yang dimiliki. “Jangan sampai dicuri. Tidak mungkin PDP merekrutmen tenaga lagi (untuk keamanan). Dari mana membayarnya? Tentunya karyawan yang ada di sana menjaga,” katanya.
BACA JUGA:
Perumda Perkebunan Kahyangan Jember Cuma Bisa Bayar 80% UMK 2018
Selain itu, Hendy mendukung peremajaan komoditas tanaman kopi. Namun ia mengingatkan, hasilnya tak bisa dituai dalam jangka pendek. “Tidak mungkin hari ini peremajaan, satu bulan lagi panen. Menunggu empat tahun lagi. Di sini PDP melakukan inovasi-inovasi kegiatan, seperti menampung kopi rakyat untuk dijual kembali. Ada profit di situ,” katanya.
Penanganan persoalan finansial yang dihadapi Kahyangan membutuhkan kerja bersama. Saat ini, Pemkab Jember akan mengucurkan dana Rp 15 miliar untuk penyertaan modal Kahyangan.
BACA JUGA:
Ada 24 Temuan Audit Forensik Terhadap Perumda Perkebunan Kahyangan Jember
“Pemkab mendukung penyertaan modal bisa. APBD kita kasih ke sana selesai urusannya. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Ini berbahaya. Penyertaan modal kita kasih, tapi di situ tidak profit, bermasalah PDP, karena begitu ada penyertaan modal harus ada untung. Ada profit yang jelas. Bukan sosial. Kalau sosial, bukan tempatnya di PDP. Taruh di Dinas Sosial. Dinas Sosial tidak perlu untung,” kata Hendy. Agar warga tak tergantung pada perusahaan, Hendy menggerakkan pelaku usaha mikro kecil menengah. [wir/suf]
