Jakarta (beritajatim.com) – Berbeda dengan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi tumpuan bangsa dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan ekonomi di seluruh Indonesia. Terutama BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur atau karya punya kewajiban untuk melakukan pembangunan meski secara bisnis tidak menguntungkan perusahaan.
“Tentu perusahaan swasta akan memikirkan aspek komersial dengan cukup berhati-hati. Artinya kalau proyek rintisan yang punya risiko tinggi, biasanya swasta tidak akan masuk. Maka negara biasanya hadir lewat BUMN,” ujar Pengamat BUMN Toto Pranoto di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Dia menilai apa yang dilakukan BUMN sudah sejalan dengan undang-undang (UU) BUMN yang mana salah satu tugasnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan tugas keperintisan atau tugas yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, dia menilai, pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN merupakan hal yang wajar.
“Kalau misalnya dana PMN tidak cukup, maka dimungkinkan pembiayaan proyek dari sumber pembiayaan lainnya, termasuk utang,” kata doktor bidang Public Policy & Administration ini.
Associate Director BUMN Research Group LM (Lembaga Management) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) itu juga menegaskan, kerugian yang dialami BUMN tak bisa disamakan dengan perusahaan swasta yang tidak mengambil risiko dalam mengerjakan proyek yang tidak menguntungkan dalam jangka pendek.
Baca Juga:
SIG Raih BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023
Menurutnya, kerugian BUMN disebabkan banyak faktor, antara lain kesulitan dan keterlambatan pembebasan tanah yang menyebabkan cost over run.
“Bisa juga kejadian luar biasa seperti pandemi covid-19 menyebabkan pengerjaan proyek terhenti (tidak ada progres), sementara bunga utang dan pokok pinjaman jatuh tempo terus berjalan. Ini menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan pihak kontraktor BUMN,” paparnya.
Pria kelahiran Bandung 17 Mei 1966 ini juga mengatakan proyek infrastruktur seperti jalan tol tentu baru akan memiliki dampak ekonomi signifikan setelah beroperasi cukup panjang. Artinya simpul-simpul ekonomi baru akan terbentuk setelah jalan tol diselesaikan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan dirasakan saat klaster ekonomi baru telah terbentuk dan return akan datang dalam jangka menengah dan panjang.
“Dalam jangka pendek sulit diharapkan investasi jalan tol ini akan segera kembali. Di negara lain pembangunan infrastruktur memiliki pola hampir serupa. Efeknya adalah jangka panjang,” kata Toto.
Bahkan, sambung Toto, pembiayaan infrastruktur di negara maju biasanya ditanggung sepenuhnya oleh anggaran negara sehingga korporasi tidak menanggung beban tersebut. Ke depan, Toto menyarankan BUMN karya untuk meningkatkan kemampuan manajemen proyek sehingga efisiensi meningkat. Selain itu, lanjutnya, BUMN karya juga bisa meningkatkan keterlibatan konsep kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur.
“Bisa juga menggunakan institusi seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menggaet investor global masuk di sektor infrastruktur kerja sama dengan BUMN,” tuturnya. [hen/beq]
