Jember (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, angka kemiskinan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada periode Maret 2024 hingga Maret 2025 berkurang.
Berdasarkan data yang dirilis BPS pada 17 September 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember pada Maret 2025 mencapai 216.760 jiwa, atau berkurang 8.010 jiwa dibandingkan angka kemiskinan pada Maret 2024 yang berjumlah 224.770 jiwa.
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember juga turun dari 9,01 persen pada Maret 2024 menjadi 8,67 persen pada Maret 2025.
Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jember pada Maret 2025 berkurang sebesar 0,48 persen poin, dari 1,01 pada Maret 2024 menjadi 0,53 persen pada Maret 2025.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jember Maret 2025 juga turun 0,13 persen poin dari 0,18 persen.pada Maret 2024 menjadi 0,05 persen pada Maret 2025.
Rilis data BPS ini disambut gembira oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto. “Kita pantas bersyukur Bupati Gus Fawait dan dan Wakil Bupati Pak Joko mengawali pemerintahan dengan kondisi yang relatif bagus,” katanya, Jumat (19/9/2025).
Fawait-Djoko dilantik pada 20 Februari 2025 menggantikan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang memimpin Jember pada 26 Februari 2021-20 Februari 2025.
“Jadi satu bulan pemerintahan Gus Fawait sudah dapat modal positif terkait penurunan angka kemiskinan atas kinerja satu tahun berjalan,” kata Widarto.
Widarto berharap modal positif ini bisa menjadi penyemangat kerja keras jajaran pemerintahan Kabupaten Jember untuk menurunkan angka kemiskinan. “Sekali lagi angka kemiskinannya yang turun, bukan kemiskinannya yang turun-temurun,” katanya berseloroh.
Namun Widarto mengakui tantangan yang dihadapi Pemkab Jember tidak ringan. “Saya pribadi menduga deflasi yang terjadi pada Agustus 0,4 persen dipicu oleh turunnya daya beli masyarakat,” katanya.
Ada sejumlah program pemerintah yang menurut Widarto bisa menekan angka kemiskinan. “Program UHC (Universal Health Coverage) dan realisasi program beasiswa diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran pada sisi kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Namun pemerintah diharapkan tak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember. “Pemerintah juga harus mampu menarik investasi dan wisatawan dari luar Jember. Dengan demikian uang yang masuk ke Jember dari luar semakin besar,” kata Widarto.
Sementara itu, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Ciplis Gema Qori’ah menyebut data BPS itu kabar baik bagi Kabupaten Jember.
“Saya melihat ini modal positif. Apapun ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, maka akan berdampak terhadap produktivitas masyarakat sendiri, dan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Ciplis melihat sejumlah program Pemkab Jember seperti percepatan kenaikan pangkat bagi aparatur sipil negara, pemasangan sambungan air bersih di daerah rawan kekeringan, perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga menjangkau pedagang informal, dan pemberian insentif terhadap guru pendidikan anak usia dini bisa berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum miskin.
“Bantuan sosial baik, tapi itu bersifat jangka pendek. Ke depan untuk jangka panjang, pemerintah daerah harus serius membuka lapangan kerja baru untuk lulusan SMK dan D3. Pemkab Jember harus menghimpun data terkini soal kebutuhan lapangan kerja berdasarkan spesifikasi pendidikan, keahlian, bidang,” kata Ciplis.
Ciplis mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih bertumpuk. “Tantangan ke depan adalah artificial intelligent yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Tapi kalau jeli, tenaga kerja manusia di semua lini tetap dibutuhkan,” katanya.
Ciplis menyarankan pemerintah daerah untuk menyederhanakan jalur birokrasi yang mempermudah investasi.. “Dengan jalur birokrasi yang simpel dan mudah namun tetap terpantau dengan regulasi yang ada, investasi akan berdampak terhadap perluasan tenaga kerja masyarakat,” katanya.
“Dalam jangka panjang, tidak ada lagi bantuan sosial temporer. Ini juga memikirkan jangka panjang supaya lebih resiliens terhadap guncangan ekonomi, baik domestik maupun global,” katanya.
Klaim Pemkab Jember dan Tantangan ke Depan
Sementara itu, Pelaksana Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Regar Jeane Dealen Nangka menyebut, angka kemiskinan yang dilansir BPS tersebut adalah capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir.
“Dalam waktu tujuh bulan, Gus Bupati dan jajaran telah berhasil menurunkan kemiskinan dan mengendalikan tingkat inflasi Kabupaten Jember,” kata Regar, Rabu (17/9/2025).
Menurut Regar, tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan penurunan angka kemiskinan sambil mengurangi kesenjangan pendapatan. “Oleh karena itu kami akan terus fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan memberikan akses bagi pelaku usaha kecil,” katanya. [wir]
2 Komentar
Desa tamansari Dusun gudang dan dusun curah pinang kc.mumbulsari masih buanyak yang miskin.data dari mana itu turun nya kmiskinan 2025?😃😃😂
Mudah-mudahan memurunnya angka kemiskinan karena ekonominya membaik, bukan karena angka kematian akibat dari kemiskinan.