Jakarta (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Hasilnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu temuan BPK adalah terkait pengadaan dan penyaluran bantuan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian (alsintan) tahun 2022-2023 yang belum didukung hasil uji mutu dan ketidaktepatan sasaran penyaluran. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat upaya peningkatan produktivitas pertanian dan merugikan petani.
Temuan lain BPK adalah terkait pengembangan Kawasan Strategis, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Maloy Batuta Trans Kalimantan yang belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun, mengembangkan, dan mengelola prasarana serta belum didukung SDM yang memadai.
Di sisi lain, BPK juga menyoroti pelaksanaan program pelayanan ibadah haji. Meskipun regulasi layanan akomodasi dan konsumsi, serta transportasi udara telah selaras, namun masih terdapat permasalahan mendasar, yakni pemerataan kesempatan, penerapan istitaah kesehatan dalam penetapan jamaah haji berangkat, serta penetapan biaya perjalanan ibadah haji yang belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan keberadilan.
“Hasil pemeriksaan ini menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara di berbagai sektor,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
“BPK mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan ini agar tercapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” akunya.
Selain temuan-temuan di atas, BPK juga menemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, percepatan penurunan prevalensi stunting, dan penyelenggaraan jalan. BPK mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah korektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
“BPK berkomitmen untuk terus mengawasi pengelolaan keuangan negara dan mendorong agar dilakukan perbaikan secara berkelanjutan,” tegas Isma Yatun. “Kami berharap temuan-temuan BPK ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” tandasnya. [rea]
