Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Pemkab Ponorogo atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius DPRD.
KUMPULAN BERITA BPK
Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso menyoroti meningkatnya piutang daerah hingga belanja perjalanan dinas dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban.
Fraksi PPP DPRD Bondowoso menyoroti temuan kesalahan penganggaran belanja senilai Rp44,737 miliar dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
BPK menemukan pengelolaan belanja hibah dari pokok pikiran DPRD Magetan belum memadai dalam audit LKPD 2025 meski Pemkab kembali meraih opini WTP.
RSUD Dr. Soetomo memastikan seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti. Pengembalian dana atas temuan audit diselesaikan sesuai ketentuan dan tercatat dalam SIPTL.
Kabupaten Gresik kembali meraih opini WTP ke-11 berturut-turut dari BPK RI atas LKPD 2025, memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
DPRD Ponorogo “menguliti” kinerja pemerintah daerah. Dalam evaluasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, sebanyak 16 rekomendasi dan catatan-catatan dilontarkan.
Sidang perkara dugaan korupsi pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Rp83 miliar dengan 6 terdakwa memasuki agenda pembacaan eksepsi.
Bupati Jombang serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ekonomi di tengah dinamika global
