Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras (warning) kepada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Peringatan ini muncul berdasar hasil evaluasi bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG dan menemukan puluhan SPPG di wilayah setempat dinyatakan bermasalah. Dari total 120 unit SPPG, sebanyak 45 SPPG di antaranya teridentifikasi tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam pertemuan bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN di Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan , Rabu (15/4/2026). Ditemukan masalah yang cukup beragam, mulai dari kondisi dapur yang kotor, proses penyajian makanan yang kurang higienis, hingga kualitas tenaga juru masak yang dinilai belum memadai.
Selain itu, juga terdapat SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga tidak memenuhi syarat operasional. Sehingga BGN memberikan teguran langsung sekaligus rekomendasi perbaikan, di mana pengelola SPPG diminta meningkatkan standar kebersihan, kualitas pelayanan, serta memberikan pelatihan teknis kepada pekerja dapur.
Tidak hanya itu, BGN juga menghentikan sementara operasional beberapa SPPG yang dianggap paling bermasalah, terutama yang belum memiliki fasilitas dasar seperti IPAL. Termasuk operasional baru akan dibuka kembali setelah seluruh kekurangan diperbaiki.
Dari beragam persoalan tersebut, Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto menegaskan untuk terus melakukan pengawasan ketat. “Jika pengelola SPPG mengabaikan rekomendasi BGN, maka sanksi lebih tegas seperti penghentian operasional hingga penutupan permanen bisa diberlakukan,” kata Sukriyanto, Senin (20/4/2026).
“Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius karena program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Evaluasi dan perbaikan diharapkan dapat memastikan makanan yang disalurkan aman, higienis, dan sesuai standar gizi,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya menyampaikan sedikitnya ada empat catatan BGN kepada sejumlah SPPG di daerah yang dipimpinnya. “Pertama ada 45 dapur SPPG untuk diperbaiki dengan tetap mengikuti juknis (petunjuk teknis) dari BGN. Kedua SPPG terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik,” jelasnya.
“Ketiga dapur yang masih belum layak agar segera memenuhi standar atau ketentuan dari BGN. keempat ada sejumlah dapur yang di suspend dengan beberapa faktor, di antaranya faktor kebersihan, kelengkapan dan IPAL. Karena itu, dalam sepekan kedepan akan kita tindaklanjuti untuk diselesaikan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, pria yang juga tercatat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, juga meminta agar pengelola SPPG dengan cepat memperbaiki dan melaksanakan rekomendasi tersebut agar distribusi MBG kepada penerima manfaat sesuai dengan harapan.
“Kami (Satgas) akan terus memantau dan mengawasi seluruh SPPG, jika tetap mengabaikan dan tidak memenuhi rekomendasi tersebut akan dilaporkan ulang ke BGN. Kemudian nanti kebijakan dari BGN, apa mau suspend atau tutup,” pungkasnya. [pin/kun]
