Jakarta (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyiapkan langkah efisiensi dalam penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp268 triliun.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia, terutama di sektor energi dan fiskal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah terlibat dalam pembahasan harmonisasi anggaran bersama pemerintah guna mengantisipasi dinamika global tersebut.
“Kemarin kami ikut rapat dalam harmonisasi anggaran, menyikapi fenomena global terutama terkait energi dan efeknya terhadap ekonomi Indonesia. Dan kita sedang melakukan hitungan-hitungan agar bisa ikut berkontribusi menyikapi krisis yang ada,” ujar Dadan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
Serapan Anggaran Masih 13,1 Persen
Di tengah upaya efisiensi, realisasi anggaran program MBG masih tergolong rendah. Hingga 9 Maret 2026, serapan anggaran baru mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total alokasi.
Capaian ini menunjukkan masih adanya ruang optimalisasi dalam pelaksanaan program, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian strategi penggunaan anggaran ke depan.
Optimalkan Pagu Anggaran Tanpa Dana Cadangan
Meski belum ada keputusan resmi terkait pemangkasan anggaran, BGN menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam pengelolaan anggaran negara. Dadan menyebut pendekatan efisiensi dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi krisis global.
“Tentu saja kita harus memiliki sense of crisis,” tegasnya.
Ia menjelaskan, fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan pagu anggaran Rp268 triliun tanpa menyentuh dana cadangan sebesar Rp63 triliun. Selain itu, BGN juga melakukan seleksi kegiatan agar lebih tepat sasaran dan mampu menekan potensi pemborosan.
Libur Lebaran, Hemat Hingga Rp5 Triliun
Di sisi lain, BGN memutuskan untuk meliburkan sementara penyaluran program MBG selama periode Idul Fitri, yakni mulai 18 hingga 24 Maret 2026. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp5 triliun.
Dadan memastikan, program akan kembali berjalan normal pada 31 Maret 2026 dengan target perluasan yang signifikan.
“Program akan kembali beroperasi pada 31 Maret 2026 dengan target 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” jelasnya.
Kemenkeu Buka Opsi Penyesuaian Anggaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang efisiensi terhadap total anggaran program MBG yang mencapai Rp335 triliun dalam APBN 2026.
Menurutnya, pelaksanaan program masih dapat dioptimalkan tanpa harus menyerap seluruh alokasi anggaran yang tersedia.
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” ujar Purbaya.
Namun demikian, ia memastikan bahwa langkah efisiensi tidak akan berdampak pada anggaran utama penyediaan makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok dinilai berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Dengan penyesuaian anggaran yang lebih terukur, pemerintah berharap program prioritas seperti MBG tetap berjalan optimal tanpa mengganggu keseimbangan keuangan negara.(ted)
