Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menerima Insentif Fiskal Tahun Berjalan 2025 senilai Rp6,922 miliar dari pemerintah pusat.
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dan konsistensi Pemkab Mojokerto dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Berdasarkan data pemerintah pusat, prevalensi stunting di Kabupaten Mojokerto berhasil ditekan dari 30 persen pada 2018 menjadi 15,2 persen pada 2024, atau turun sebesar 14,8 poin.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menerima alokasi dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp 6,9 miliar. Ini menjadi amanah bagi pemkab untuk terus berkomitmen menurunkan angka stunting,” ungkapnya, Jumat (14/11/2025).
Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi kabar baik di tengah adanya kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Dana insentif tersebut, kata dia, akan menjadi tambahan modal penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju, adil, dan makmur.
“Capaian ini sejalan dengan program prioritas nasional percepatan penurunan stunting. Dan penghargaan ini sangat berarti saat Transfer Ke Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami efisiensi. Hal ini memperkuat komitmen kami untuk terus fokus menurunkan stunting,” tegasnya.
Pemkab Mojokerto terus menggenjot berbagai program intervensi, baik intervensi spesifik maupun sensitif, untuk mempercepat penurunan stunting di Bumi Majapahit. Untuk intervensi spesifik di sektor kesehatan, sejumlah program dijalankan secara rutin, seperti pengecekan tumbuh kembang setiap minggu di posyandu melalui program Gema Pitu
Program Susu Jumat (Suju) bagi pelajar, penyuluhan gizi seimbang, tes kebugaran berkala untuk siswa, pemeriksaan ibu hamil minimal enam kali selama masa kehamilan dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Sementara intervensi sensitif meliputi pembangunan sanitasi layak, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan, Bantuan langsung tunai (BLT), pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Tak hanya fokus pada penurunan stunting, Pemkab Mojokerto juga menargetkan perolehan insentif fiskal dari kategori lainnya. Menurut Bupati, peningkatan kinerja dan realisasi program di seluruh organisasi perangkat daerah akan terus didorong.
“Dengan berbagai program tersebut, target kami pada 2025 angka stunting bisa turun drastis ke 11,75 persen. Kami berharap mendapatkan insentif fiskal dari kategori lain, seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN), hingga percepatan belanja daerah,” jelasnya.
Di tingkat nasional, upaya bersama pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan hasil signifikan. Prevalensi stunting nasional turun 11 persen, dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 19,8 persen pada 2024, membuktikan pentingnya komitmen politik dan kolaborasi lintas sektor. Secara simbolis, apresiasi ini diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kepada sejumlah perwakilan daerah.
Penyerahan dilakukan di Ruang Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Lantai 2, Kementerian Kesehatan RI, Rabu (12/11/2025) kemarin. Penyerahan penghargaan insentif fiskal tersebut dirangkaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025, yang mengusung tema ‘Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting’. [tin/aje]
