Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2025 adalah 71,57. Jember berada di peringkat lima terbawah di antara 38 kabupaten dan kota.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan memberlakukan parkir prabayar pada 2026. Ini untuk menggantikan retribusi parkir insidentil yang dibayarkan masyarakat setiap kali memarkir kendaraan di kawasan jalan milik pemerintah daerah.
Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 membuat Dinas Perhubungan tidak bisa membiayai operasional petugas palang pintu rel kereta api atau jalur perlintasan langsung.
Mangku Budi Heri, legislator Partai Keadilan Sejahtera di Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak ingin hanya menjadi tukang stempel Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Hubungan antara kedua negara itu selalu berdenyut dengan sejarah panjang dan perasaan yang rapuh. Di balik senyum diplomatik dan pertukaran ekonomi yang intens, ada lapisan luka lama yang belum sembuh, luka yang lahir dari perang, dari pendudukan, dan dari perebutan pengaruh geopolitik pascaperang.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggandeng jaksa untuk mengawal program Gerobak Cinta yang menjadi andalan Bupati Muhammad Fawait.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jember, Jawa Timur, takur membuka data penerima program Gerobak Cinta kepada Komisi B DPRD Jember.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah menata alun-alun Jember Nusantara.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menengarai adanya persoalan serius dalam program beasiswa Cinta Bergema ayau Beasiswa Bupati Jember untuk Generasi Masa Depan.
PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 mengenai pendidikan.
