Otonomi daerah memberikan peluang besar kepada pemerintah lokal untuk meningkatkan pendapatan dan membangun sesuai rencana masing-masing. Namun semua harus tetap berada dalam koridor aturan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun bernama Rifka tenggelam di Sungai Bedadung, Jember.
Sebutan ‘Kota Seribu Gumuk’ kembali terdengar saat puluhan mahasiswa pecinta alam berunjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa (2/5/2023).
Dua orang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menandatangani spanduk putih bertuliskan ‘Jember Krisis Ekologis’, yang dipasang di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Selasa (2/5/2023).
Forum Ketua Umum Mahasiswa Pecinta Alam (FKU Mapala) berunjuk rasa dengan membawa replika bola dunia, di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/5/2023).
Destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak terintegrasi. Ini membuat kunjungan wisata tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dalam bentuk regulasi.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memulangkan 68 orang pekerja migran dari luar negeru sepanjang Januari – Desember 2022.
Dalam berkas LKPJ yang dibacakan juru bicara DPRD Jember dari PDI Perjuangan, Edi Cahyo Purnomo, beberapa waktu lalu disebutkan, adanya pelanggaran terhadap norma UMK terhadap 200 ribu orang tenaga kerja.
Hari Buruh Internasional dirayakan oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja dengan halalbihalal, di Aula PB Sudirman, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (1/5/2023).









