Parlemen mendukung rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun Pemerintah Kabupaten Jember diminta mewaspadai pergerakan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga yang diajukan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diharapkan menangkal tren perceraian dan kekerasan dalam keluarga.
Sabtu bersama dua kiper Persebaya Surabaya adalah hari yang mengingatkan kita, bahwa dalam sepak bola, gawang menyediakan kemungkinan dan peluang.
Barang milik daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur dikelola selama tiga tahun dengan memakai payung hukum peraturan bupati. Pemerintah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai dibahas. Bupati Hendy Siswanto mengingatkan penataan ruang harus berorientasi pada kepentingan publik.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu prioritas regulasi daerah yang menjadi perhatian eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Hendy Siswanto mengakui masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga di tingkat kecamatan dan desa. Mengawali itu, Bupati Hendy Siswanto mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Ketahanan Keluarga untuk dibahas dan disahkan DPRD setempat.
“Pengajuan enam raperda ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan untuk masyarakat.”
