Penulis: Oryza A. Wirawan

Partai Persatuan Pembangunan menyoroti rekapitulasi suara tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang memakan waktu lama, yang mengakibatkan saksi dan petugas kelelahan. Pemilu presiden seharusnya tidak diselenggarakan serentak dengan pemilu legislatif melainkan dengan pemilihan kepala daerah.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meyakini perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bertambah, kendati tak sesuai target.

PDI Perjuangan mencatat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun ini di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Persoalan teknis melelahkan saksi dan petugas pelaksana di tempat pemungutan suara (TPS).

Partai Kebangkitan Bangsa saat ini tengah menginventarisasi data kejanggalan hasil rekapitulasi suara tingkat tempat pemungutan suara pemilihan umum, di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ada temuan yang akan dipersoalkan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten.

Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik kinerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penyelenggara dinilai tidak mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam hal sumber daya manusia.

Ruang poliklinik jantung Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terbakar, Jumat (16/2/2024) malam.

Partai Amanat Nasional menyebut penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak siap. Hal ini didasarkan pada adanya sejumlah persoalan yang ditemui di lapangan pada saat hari pemungutan suara, Rabu (14/2/2024).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyerahkan nasib enam kepala desa yang menghadiri kampanye seorang calon legislator kepada Bupati Hendy Siswanto.

“Ketika Sirekap itu bersumber dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan terjadi pergeseran angka di sana, bagaimana kita bisa percaya terhadap yang manual? Data Sirekap ini kan sama dengan data C-Hasil yang itu plano (data penghitungan suara di TPS). Kenapa terjadi pergeseran angka?” katanya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritik perubahan data suara Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu) yang tercantum di laman resmi Komisi Pemilihan Umum RI yang berpotensi meresahkan dan memicu keributan.