Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik kinerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penyelenggara dinilai tidak mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam hal sumber daya manusia.
“Saya tidak tahu rekrutmen KPPS. Saya menghormati teman-teman KPPS yang telah bekerja. Saya juga berbelasungkawa, ada KPPS yang meninggal. Tapi saya melihat pada pemilu hari ini penyelenggara tidak betul-betul siap,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Sabtu (17/2/2024).
“Coba Anda lihat rekrutmen KPPS hari ini. Petugas yang berpengalaman hanya berapa persen? Akhirnya muncul masalah, karena KPPS belum berpengalaman,” kata Ayub.
Ada sebagian saksi PKB yang ditolak oleh KPPS, karena merangkap sebagai saksi pemilu presiden dan pemilu legislatif. “Padahal berdasarkan hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi II DPR RI, hal itu diperbolehkan. Saksi partai boleh merangkap saksi pilpres asalkan berasal dari partai pengusung calon presiden bersangkitan,” kata Ayub.
“Mohon maaf, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Amin (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar) ini logistiknya tidak seperti calon yang lain. Maka untuk penghematan, saya sampaikan, saksi PKB bisa merangkap dan membantu saksi pilpre. Itu dipermasalahkan KPPS,” kata Ayub.
“Ada yang lucu. Kata KPPS, ‘lho ini kan (saksi) untuk pilpres, tidak ada pilihanm DPR’. Jadi artinya pileg saja dia tidak tahu. Teman-teman bertengkar sampai malam untuk mendapatkan C-1 (C-Hasil Salinan). Kenapa kok tidak diperbolehkan mendapat C-1, wong itu hak saksi. Kan aneh,” kata Ayub.
Kinerja KPPS ini juga dipertanyakan Jumadi Made, calon legislator DPRD Jember dari Partai Nasional Demokrat, karena 15 suara yang diperolehnya dan terdata di C-Hasil ternyata tak terdata di C-Hasil Salinan.
“Jangan bilang suara saya tidak hilang. Ini suara saya pasti lari ke partai lain. Ayo demokrasi yang adil. Nyata ini. Di kertas C plano besar semua saksi tanda tangan. Di plano kecil (C-1) cuma satu yang tandatangan. Mana mau maju negara kita kalau seperti ini,” kata Jumadi.
Jumadi menyebut kualitas Pemilu 2024 buruk. “Sangat acak-acakan. Pemilihan KPPS diduga diintervensi oleh salah satu partai. Petugas KPPS berusia muda dan tidak berpengalaman dimasukkan,” katanya. [wir]
