oekarno Lovers Community,, komunitas pecinta Bung Karno di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggelar lomba lari Soekarno Fun Run sejauh 5,2 kilometer,.Minggu (22/6/2025).
Penulis: Oryza A. Wirawan
Alfan Yusfi, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Perda ini dipercaya bisa memperbaiki Indeks Demokrasi Indonesia.
Muhammad Khozin, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, menyodorkan opsi pailit atau bangkit untuk Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Layanan cuci darah atau hemodialisis di Rumah Sakit dr. Soebandi di Kabupaten Jember tidak ideal sebagai rumah sakit rujukan di Jawa Timur bagian timur.
Gubernur telah menetapkan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi di Kabupaten Jember sebagai rumah sakit rujukan Jawa Timur bagian timur pada 2015. Namun ternyata Pemerintah Provinsi Jatim belum pernah mengucurkan anggaran lebih untuk pengembangan rumah sakit.
Pembinaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) akan dilaksanakan pejabat eselon I setingkat direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri.
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 akan berfokus pada pengentasan kemiskinan, di tengah sempitnya ruang fiskal yang hanya Rp 70 miliar.
“Berdasarkan telaah atas permasalahan pembangunan jangka menengah serta isu strategis yang ada, maka dirumuskan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember 2025- 2029, adalah ‘Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju’,” kata Bupati Muhammad Fawait.
Proses pemangkasan anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, memunculkan tanda tanya parlemen. Gara-gara masih ada efisiensi anggaran setelah peraturan bupati diterbitkan.









