Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, menyodorkan opsi pailit atau bangkit untuk Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Opsi ini disodorkan Khozin setelah melihat pendapatan PDP Kahyangan setiap tahun yang selalu minus. Perusahaan itu sempat merugi Rp 1,096 miliar pada 2020, Rp 1,422 miliar pada 2021, Rp 700,244 juta pada 2022, Rp 258,940 juta pada 2023. Keuntungan baru diraih pada 2024. Itu pun hanya Rp 87,966 juta.
“Ibarat kalau kita pakai anatomi tubuh manusia, ada penyakit yang bisa disembuhkan, ada penyakit yang sifatnya sudah hopeless. Kita sudah pesimis untuk disembuhkan. Pilihannya harus diamputasi agar penyakitnya tidak menjalar ke mana-mana,” kata Khozin, usai mengunjungi kantor PDP Kahyangan, Jumat (20/6/2025).
Setelah PDP Kahyangan dipailitkan, Pemkab Jember bisa mendirikan BUMD baru di bidang agraria, ketahanan pangan, dan perkebunan. “Daripada kemudian kita harus menyuntik (dana penyertaan modal untuk) BUMD yang sudah jelas-jelas tidak menghasilkan dan tidak sehat. Ini kan jadi bakar uang saja,” kata Khozin.
Namun pailit bukan satu-satunya opsi. Khozin menyodorkan opsi kepada direksi untuk bangkit. Dia meminta kepada direksi untuk tidak hanya terpaku pada komoditas kopi dan karet yang tidak mendatangkan keuntungan dalam jumlah besar.
Direksi PDP Kahyangan diminta berani mengubah strategi bisnis. “Daripada kemudian habis keuangan untuk hal-hal yang sifatnya tidak berorientasi langsung kepada penghasilan,” kata Khozin.
Apalagi, lanjut Khozin, struktur keuangan PDP Kahyangan tidak sehat karena pengeluaran terbesar untuk belanja 1.600 orang pegawai. Jumlah pegawai tersebut dinilai terlalu besar untuk BUMD level kabupaten.
“Itu over size. Obesitas, terlalu banyak. Kalau kita pakai kacamata pengusaha, beban anggaran untuk belanja pegawai 85 persen. Itu dalam dalam algoritma dunia usaha sudah tidak masuk,” kata Khozin.
Direktur Utama PD Perkebunan Kahyangan Sofyan Sauri mengatakan, upaya bangkit itu sudah dilakukan dengan budidaya tebu sejak 2024 seluas 77 hektare. “Kita targetkan di RKA (Rencana Keuangan Anggaran) mendapatkan Rp 1,4 miliar bersih,” katanya.
Sofyan merencanakan ke depan akan membudidayakan tebu di atas seribu hektare lahan yang dikuasai PDP Kahyangan. Sementara itu 2.600 hektare sisanya untuk budidaya kopi dan karet, serta dua ratus hektare untuk tanaman kayu.
Rencana konversi budidaya ini sempat mendapat penolakan sebagian pegawai dengan alasan tidak terbiasa dan berpengalaman menanam tebu. Namun Sofyan jalan terus.
Kekhawatiran justru ada pada perizinan hak guna usaha (HGU) PDP Kahyangan yang menetapkan karet sebagai komoditas utama. “Kami tidak boleh menyimpang jauh dari itu,” kata Sofyan.
Khozin mengapresiasi keberanian jajaran direksi PDP Kahyangan untuk mengonversi budidaya. Penentangan dari karyawan disebutnya sebagai penyakit birokrasi. “Mereka sudah terbiasa ada di comfort zone, mendapatkan gaji yang pasti, walaupun targetnya tidak pasti,” katanya.
Khozin juga berjanji akan membantu urusan administrasi konversi budidaya tersebut. Apalagi sebagai anggota Komisi II, dia bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional yang memiliki kewenangan dalam pemberian HGU. Dia juga akan membicarakan hal ini dengan Bupati Muhammad Fawait.
Namun Khozin meminta agar jumlah karyawan PD Perkebunan Kahyangan dirampingkan. “Seratus orang sudah maksimal. Selebihnya berdayakan masyarakat sekitar jadi penggarap,” katanya.
“Ini efek dominonya akan berjalan. Masyarakat yang ada di pinggiran, di pedesaan, tidak semua punya lahan. PDP memfasilitasi lahan itu untuk digarap masyarakat. PDP dapat penghasilannya, masyarakat dapat penghasilan dan lapangan pekerjaannya,” kata Khozin. [wir]







1 Komentar
meskipun minus suara karyawan bisa untuk menambah suara yntuk pilkada mangkabya tidak dibubarkan