Tak maksimalnya serapan belanja modal dan tingginya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2024 mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Sejumlah fraksi memuji capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2024 yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan.
oekarno Lovers Community,, komunitas pecinta Bung Karno di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggelar lomba lari Soekarno Fun Run sejauh 5,2 kilometer,.Minggu (22/6/2025).
Alfan Yusfi, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Perda ini dipercaya bisa memperbaiki Indeks Demokrasi Indonesia.
Muhammad Khozin, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, menyodorkan opsi pailit atau bangkit untuk Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Layanan cuci darah atau hemodialisis di Rumah Sakit dr. Soebandi di Kabupaten Jember tidak ideal sebagai rumah sakit rujukan di Jawa Timur bagian timur.
Gubernur telah menetapkan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi di Kabupaten Jember sebagai rumah sakit rujukan Jawa Timur bagian timur pada 2015. Namun ternyata Pemerintah Provinsi Jatim belum pernah mengucurkan anggaran lebih untuk pengembangan rumah sakit.
Pembinaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) akan dilaksanakan pejabat eselon I setingkat direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri.
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 akan berfokus pada pengentasan kemiskinan, di tengah sempitnya ruang fiskal yang hanya Rp 70 miliar.
