Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan kembali visi cinta dalam perencanaan dan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Kami memiliki komitmen penuh untuk terus mendukung terwujudnya visi ‘Jember Baru, Jember Maju, yang Penuh dengan Cinta’. Bagi kami, cinta itu artinya peduli dan kepedulian itu harus tampak dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Gerindra Suharyatik, dalam sidang paripurna akhir pembahasan Perubahan APBD, di gedung DPRD Jember, Kamis (7/8/2025).
Suharyatik memuji langkah-langkah pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan APBD 2025 dengan tetap berfokus pada pelayanan dasar kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jember.
Namun, menurut Suharyatik, Gerindra memberikan tiga catatan untuk diperhatikan. “Soal belanja prioritas, kami berharap program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti bidang kesehatan khususnya Universal Health Coverage, beasiswa pendidikan, dan pertanian, tetap menjadi perhatian utama,” katanya.
Suharyatik juga meminta semua pihak untuk terus kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah, tanpa membebani masyarakat. “Kami yakin banyak peluang yang bisa dioptimalkan,” katanya.
Terakhir, Suharyatik berharap sinergi antarlembaga untuk pelaksanaan program terus diperkuat agar program berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai tujuan.
“Kami percaya bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif akan membawa Jember pada arah kemajuan yang lebih baik. Kita semua ingin melihat wajah Jember yang lebih segar, lebih tertata, dan lebih siap menyambut masa depan,” katanya.
Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Kabupaten Jember menandatangani persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025, di gedung parlemen, Kamis (7/8/2025).
Pendapatan awal yang semula direncanakan Rp.4,374 triliun, bertambah sebesar Rp.24,203 miliar menjadi Rp.4,398 triliun.
Sementara untuk belanja, ada kenaikan Rp 268,117 miliar dari Rp 4,686 triliun menjadi Rp.4,954 triliun, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Sementara untuk pos pembiayaan, berubah dari Rp 317,251 miliar menjadi Rp 561,165 miliar. Ada tambahan Rp 243,914 miliar. [wir]
