Penulis: Rahardi Soekarno

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menegaskan, bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bukan untuk diperiksa, namun hanya dimintai keterangan soal kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021-2022.

Prof Dr Nur Basuki Minarno SH M Hum turut berkomentar terkait ramainya pemberitaan pemanggilan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa oleh KPK

Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo memenuhi janjinya mendampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat dimintai keterangan oleh KPK.

Gubernur Khofifah bertemu The Nippon Foundation bahas eliminasi kusta di Jatim. Dukungan Jepang dinilai penting hadapi stigma dan percepat penanganan.

Pemprov Jatim berencana mengembangkan layanan bus Trans Jatim Koridor VII. Ini merupakan hasil pengembangan berdasarkan studi yang telah dilakukan.

Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, Heru Satriyo akan mendampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat pemeriksaan KPK di Polda Jatim.

Provinsi Jatim yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa menorehkan prestasi gemilang sebagai provinsi dengan capaian prestasi nasional tertinggi sepanjang tahun 2024.

Dalam upaya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Capacity Building

KPK kembali memanggil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2019-2024, Kusnadi pada Kamis (10/7/2025) lusa.

Raperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 telah disetujui dan disahkan bersama Pemprov Jatim dan DPRD Jawa Timur melalui Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya.