DPRD Surabaya minta penertiban PKL di bawah Jembatan Suramadu dilakukan secara humanis dan solutif. Relokasi harus jaga keberlangsungan ekonomi warga.
Penulis: Ade Mas Satrio
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil menjadikan Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) sebagai model percontohan tingkat nasional.
DPRD Jatim minta Pemprov Jatim segera tindaklanjuti rekomendasi BPK atas WTP 2024. Batas waktu 60 hari jadi sorotan untuk perbaikan tata kelola keuangan.
Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa madrasah masih kerap diperlakukan secara diskriminatif dibanding sekolah umum, baik dalam hal pendanaan, kebijakan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Deni Wicaksono apresiasi WTP ke-10 Pemprov Jatim, namun ingatkan pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK terkait dana hibah dan keuangan desa.
Pemprov Jawa Timur kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk ke-10 kalinya. Gubernur Khofifah tegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Sri Untari soroti rendahnya indeks gender Jatim, desak penguatan perlindungan perempuan dan anak serta kolaborasi lintas sektor wujudkan keadilan sosial.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i mengkritik keras kasus es krim beralkohol, menyusul putusan yang hanya menjatuhkan sanksi denda Rp 300.000.
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah perempuan muda dari berbagai latar belakang, sebagai ajakan reflektif dan ekspresi cinta lingkungan dengan cara yang inklusif dan sederhana.
Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak memberikan apresiasi atas kiprah panjang portal berita online Beritajatim.com di…









