Sumenep (beritajatim.com) – Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, M. Kholilur Rahman, mewajibkan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memulai aktivitas memasak setelah pukul 12.00 dini hari. Kebijakan ini diberlakukan secara ketat guna menjaga kualitas hidangan agar tetap segar saat didistribusikan kepada para siswa dan guru.
Instruksi tersebut menjadi standar operasional prosedur (SOP) utama bagi pengelola dapur untuk menghindari risiko kerusakan makanan atau basi. Kholilur Rahman menekankan bahwa waktu pengolahan sangat menentukan tingkat nutrisi dan kehigienisan makanan saat sampai di tangan penerima manfaat.
“Instruksi ini kami keluarkan untuk menjaga kualitas makanan begitu keluar dari dapur, hingga sampai pada penerima manfaat,” katanya pada Kamis (22/1/2026). Pihak koordinator wilayah memastikan akan melakukan pengawasan berkala terhadap seluruh unit dapur yang telah beroperasi.
Ketegasan aturan ini juga dibarengi dengan ancaman sanksi bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kedapatan melanggar ketentuan waktu memasak. Keamanan pangan menjadi prioritas tertinggi dalam pelaksanaan program nasional ini di wilayah ujung timur Pulau Madura.
“Perintah kami jelas. Makanan ketika sampai di tangan siswa, guru, maupun penerima lainnya, harus masih fresh. Tidak boleh ada makanan basi. Kami akan memberi sanksi tegas bagi dapur yang tidak mengindahkan instruksi ini,” tegas Kholilur Rahman.
Hingga saat ini, sebanyak 52 unit SPPG tercatat telah beroperasi secara aktif melayani kebutuhan gizi masyarakat di Sumenep. Selain itu, terdapat 28 unit SPPG tambahan yang sedang dalam tahap persiapan matang dan telah memiliki kepala satuan pelayanan.
Target besar pemerintah daerah adalah membangun total hingga 114 unit SPPG yang mencakup wilayah daratan hingga kepulauan di Kabupaten Sumenep. “Kalau untuk rencana pembangunan dapur di kabupaten Sumenep termasuk wilayah kepulauan, kurang lebih 114 SPPG,” terangnya.
Saat ini, program Makan Bergizi Gratis di Sumenep telah menjangkau sebanyak 132.538 penerima manfaat. Sebagian besar dari angka tersebut merupakan peserta didik dan tenaga pendidik yang tersebar di berbagai institusi pendidikan.
Adapun untuk distribusi makanan bagi kategori balita, ibu hamil, serta ibu menyusui, saat ini masih dalam tahap finalisasi data lapangan. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi lintas sektor agar perluasan program ini dapat menyasar seluruh kelompok rentan secara merata.
“Sedangkan MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui masih belum merata, karena kami masih melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan dinas terkait,” pungkas Kholilur Rahman. [tem/beq]
