Ringkasan Berita:
- Banyak anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak terlihat mengikuti tradisi Brokohan Pancasila pada Hari Lahir Pancasila 2026.
- Dari 50 anggota DPRD, hanya sebagian yang hadir bersama Ketua DPRD Supriyadi.
- Ketua DPRD memastikan seluruh anggota dewan telah menerima undangan kegiatan tersebut.
- Minimnya kehadiran wakil rakyat memicu kritik warga yang mempertanyakan prioritas dan komitmen mereka terhadap momentum kebangsaan.
Blitar (beritajatim.com) – Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Blitar yang diwarnai tradisi sakral Brokohan Pancasila menyisakan sorotan publik. Di tengah khidmatnya prosesi yang sarat nilai kebangsaan tersebut, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar tidak terlihat mengikuti rangkaian kegiatan.
Padahal, DPRD Kabupaten Blitar memiliki 50 anggota yang seluruhnya telah diundang untuk menghadiri kegiatan yang digelar pada Senin (1/6/2026) tersebut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya beberapa anggota DPRD yang tampak mengikuti prosesi bersama Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi. Dari tiga Wakil Ketua DPRD, hanya satu orang yang terlihat hadir.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Brokohan Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan tradisi yang sarat makna historis dan ideologis dalam memperingati Hari Lahir Pancasila.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD telah menerima undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Sudah diundang semua,” ucap Supriyadi usai menerima pusaka Brokohan Pancasila pada Senin (1/6/2026).
Pada tahun ini, tradisi Brokohan Pancasila dirancang dengan rute yang penuh makna filosofis. Prosesi dimulai dari Makam Bung Karno (MBK), kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Blitar, dan berakhir di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Rute tersebut melambangkan keterhubungan antara nilai perjuangan Sang Proklamator, lembaga legislatif sebagai representasi rakyat, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana roda pemerintahan.
Namun, saat iring-iringan tiba di Gedung DPRD Kabupaten Blitar yang menjadi salah satu titik penting dalam prosesi, kehadiran anggota dewan yang minim justru menjadi sorotan.
Fakta bahwa tidak semua wakil rakyat meluangkan waktu untuk mengikuti tradisi kebangsaan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini.
Sejumlah warga pun menyampaikan kritik terhadap minimnya kehadiran anggota DPRD dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan ideologi negara tersebut.
“Miris sih kerjanya apa ya kok sampai sibuk banget dan tidak sempat memperingati hari lahir Pancasila yang notabene adalah Ideologi kita,” ungkap Wawan.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat yang menilai kehadiran wakil rakyat dalam momentum kebangsaan merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus tanggung jawab moral kepada publik.
Di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan kedekatan dengan masyarakat, kehadiran anggota legislatif dalam kegiatan yang memiliki nilai sejarah dan kebangsaan dinilai tidak kalah penting dibandingkan tugas-tugas formal di lembaga dewan.
Minimnya kehadiran anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam tradisi Brokohan Pancasila pun menjadi sorotan publik dan catatan penting dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten Blitar. [owi/beq]
