Jember (beritajatim.com) – Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI, menilai Kementerian Keuangan RI menghadapi tantangan besar untuk menjawab surutnya kepercayaan publik karena gaya hidup mewah pegawai pajak yang terungkap luas di media sosial.
“Saya berharap ada proses yang lebih transparan. Ada proses yang tuntas terhadap orang-orang yang disebut berpotensi bermasalah. Sebagaimana disebut Menkopolhukam, aparat penegak hukum boleh menelisik dan melihat mereka yang mempunyai rekening mencurigakan,” kata Charles, ditulis Senin (6/3/3023).
Komisi XI menjadikan persoalan yang dihadapi Kemenkeu sebagai prioritas dan segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak untuk dimintai penjelasan kondisi terakhir. Parlemen merasa perlu menjalankan fungsi pengawasan untuk melihat efektivitas renumerasi terhadap pegawai pajak selama ini. Komisi XI juga ingin melihat bagaimana pengawasan terhadap seluruh pegawai pajak dalam mencapai target.
BACA JUGA:
Sri Mulyani Pecat Pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Mundur dari ASN
Charles menilai, renumerasi adalah kebijakan yang baik. “Tapi renumerasi tanpa pengawasan yang baik sama saja dengan memberikan peluang sekaligus membuat terjadinya moral hazard. Renumeasi harus diimbangi proses pengawasan yang baik,” katanya.
Berawal dari kasus penganiayaan anak seorang tokoh Banser oleh anak pegawai Dirjen Pajak, lini masa media sosial mendadak dibanjiri informasi mengenai gaya hidup mewah sebagian pegawia pajak. Hal ini memunculkan protes dan bahkan ancaman dari warga untuk tidak melaporkan pajak kepada negara.
BACA JUGA:
Anggota DPR Minta Sosialisasi QRIS ke Pelosok Desa di Jember
Munculnya suara masyarakat di media sosial untuk tidak membayar dan melaporkan pajak, menurut Charles, harus ditangani dengan langkah taktis dan sosialisasi. “Kalau pun ada oknum-oknum perpajakan yang melakukan moral hazard, harus diselesaikan secara tuntas. Sementara mereka yang sudah bekerja secara baik juga harus disampaikan. Jadi saya berharap sektor penting perpajakan dalam sebuah negara modern harus tetap berlangsung,” tambahnya.
Charles berharap masyarakat tidak terburu berburuk sangka kepada institusi perpajakan dan Kementerian Keuangan. “Sekali lagi, pajak adalah komponen penting untuk membiayai pembangunan. Kita tahu sekali pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan hibah adalah penghasilan negara yang sangat penting,” kata alumnus Universitas Jember ini. [wir/suf]
