Lamongan (beritajatim.com) – Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (FKLPKS) Kabupaten Lamongan telah resmi terbentuk. FKLPKS merupakan wadah koordinasi yang menaungi BLK (Balai Latihan Kerja) dan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) se-Kabupaten Lamongan.
Oleh karenanya, demi mensinergikan harapan lembaga dengan Program Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, FKLPKS segera menemui Bupati Yuhronur di ruang kerjanya, pada Kamis (17/11/2022) hari ini.
Menanggapi hal ini, Bupati yang akrab disapa Pak YES itu pun menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya FKLPKS di Kabupaten Lamongan. Ia berharap, ke depan keberadaanya mampu mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Soto.
“Besar harapan saya, dengan terbentuknya forum ini kita bisa bersama-sama mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Lamongan,” ujar Bupati Yuhronur, Kamis (17/11/2022).
Tak cukup itu, Bupati Yuhronur menambahkan, pelatihan kompetensi yang dilakukan BLK dan LPK harus mampu menjawab kebutuhan industri. Bahkan, modul kurikulum dan program pelatihannya pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
“Dengan kurikulum dan program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka LPK dan BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja,” terangnya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-lamongan”]
Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKLPKS Lamongan, Hizbulloh Huda mengungkapkan bahwa Lamongan memiliki potensi yang luar biasa. Saat ini, ia menyebut, terdapat 26 BLK dan 38 LPKS yang dimiliki.
“Potensi ini luar biasa, tinggal mengkoordinasikan saja. Kami harap, keberadaan forum ini mampu menjembatani BLK dan LPK di Kabupaten Lamongan agar lebih progresif, kualified dan marketable. Sehingga juga bisa menekan angka pengangguran,” katanya.
Lebih jauh, Hizbulloh menuturkan, guna mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia (SDM), LPK dan BLK ini siap membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Sertifikat kompetensi itu adalah bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. Serta akan menjamin kualitas lulusan pelatihan vokasi dari LPK dan BLK. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK dan BLK bisa menjadi wirausaha,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan Agus Cahyono yang turut hadir menyampaikan, terbentuknya FKLPKS ini sangat penting. Pasalnya, forum tersebut sebagai kepanjangan tangan dari Disnaker dalam rangka mensinergikan program pengentasan pengangguran di Kabupaten Lamongan.
“Forum komunikasi ini penting. Nanti juga program pelatihan vokasi yang diterapkan agar disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Kita juga terus mendorong agar para lulusan LPK dan BLK ini dapat memiliki daya saing dan berkualitas,” tandasnya.[riq/kun]
