Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah mempercepat penanganan lumpur Lapindo menyusul munculnya rembesan di sisi barat tanggul penahan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan segera karena berpotensi mengancam keselamatan warga serta infrastruktur transportasi nasional di sekitar kawasan terdampak.
“Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional, termasuk jalan arteri dan rel kereta api,” kata BHS dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/7/2026).
BHS meminta pemerintah mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong sekaligus memperkuat seluruh tanggul penahan yang berada di titik rawan. Dia juga mendorong pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila terjadi kondisi darurat.
“Keselamatan publik tidak bisa ditawar. Untuk melindungi nyawa masyarakat tidak boleh ada hitung-hitungan anggaran. Early warning system harus segera dipasang dan seluruh tanggul harus diperkuat,” ujarnya.
Perhatian juga diarahkan pada anggaran penanganan lumpur yang disebut berkurang dari Rp227 miliar menjadi Rp169 miliar. BHS meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengevaluasi kebijakan tersebut apabila pengurangan anggaran berdampak terhadap upaya pengendalian lumpur dan perlindungan masyarakat.
“Kalau pengurangan anggaran menghambat pembuangan lumpur, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan keselamatan masyarakat,” katanya.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengapresiasi perhatian DPR RI terhadap persoalan lumpur Lapindo yang masih menyisakan risiko bagi masyarakat sekitar. Dia berharap langkah penanganan segera direalisasikan agar warga tidak kembali menghadapi dampak seperti bencana yang terjadi dua dekade lalu.
“Kami berharap solusi segera dijalankan, agar warga Sidoarjo benar-benar merasa aman,” ujar Mimik.
Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Teknis Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Firman, menjelaskan kawasan tanggul mengalami penurunan muka tanah dengan rata-rata sekitar 0,5 meter per tahun, meski besarannya berbeda di setiap titik. Salah satu lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi berada di titik P10D yang menjadi lokasi munculnya rembesan lumpur baru-baru ini.
“Salah satu lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berada di titik P10D, tempat rembesan lumpur baru-baru ini terjadi,” katanya.
Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan pemantauan dan penanganan berkelanjutan terhadap tanggul lumpur. BHS meminta pemerintah memastikan langkah mitigasi dilakukan lebih awal agar risiko terhadap warga dan infrastruktur di sekitar kawasan dapat ditekan.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan memastikan seluruh titik rawan ditangani. Jangan menunggu kondisi darurat baru kemudian mengambil tindakan, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan masyarakat,” pungkas BHS. [asg/but]
