Malang (beritajatim.com) – Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (FILKOM UB) resmi melepas 760 mahasiswa dalam program Mahasiswa Membangun Desa (MMD) 2026. Pelepasan yang digelar di Auditorium Algoritma, Gedung G2 FILKOM UB pada Sabtu (4/7/2026) pagi ini menandai pergeseran fokus wilayah binaan baru, yakni di Kabupaten Blitar.
Dekan FILKOM UB, Ir. Tri Astoto Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM., mengungkapkan bahwa ratusan mahasiswa tersebut akan disebar ke 57 desa yang berada di 7 kecamatan di Kabupaten Blitar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi reorientasi kampus demi menjaga keberlanjutan dampak program.
”Tujuan kita tahun ini dan beberapa tahun ke depan fokus di Kabupaten Blitar. Kami ingin mereka belajar langsung di kehidupan masyarakat desa, sekaligus mengaplikasikan ilmu keilmuan IT untuk membantu warga setempat. Targetnya, ada dampak signifikan bagi pembangunan desa dan pembentukan karakter mahasiswa,” ujar Tri Astoto di sela acara pelepasan.
Tri Astoto menjelaskan, esensi dari program MMD ini bukan sekadar memenuhi beban rasi mata kuliah, melainkan sebagai wadah strategis bagi mahasiswa untuk mengasah kepekaan sosial sekaligus membangun karakter. Melalui interaksi langsung dengan warga, mahasiswa dituntut adaptif dalam mengaplikasikan bekal keilmuan yang didapat di bangku kuliah untuk memecahkan persoalan riil di desa.
”Tentu kita ingin bagaimana kemudian mereka bisa belajar di kehidupan masyarakat desa, sambil mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama ini untuk bisa membantu masyarakat desa. Sehingga kita ingin bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pembangunan masyarakat desa, sekaligus mereka membangun karakter melalui pelaksanaan kegiatan ini,” urainya.
Membawa tagline “IT for Better Life”, ratusan mahasiswa pengabdian ini dibekali misi untuk menyuntikkan efisiensi dalam manajemen perdesaan lewat sentuhan teknologi informasi. Selain itu mereka juga melakukan kustomisasi perangkat lunak dan digitalisasi layanan menjadi prioritas kerja yang akan dieksekusi di lapangan.
”Tema kita itu IT for Better Life, nanti teknologi IT yang mereka selama ini pelajari, itu bisa dikustomisasi untuk kebutuhan menyesuaikan permasalahan di desa. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, apalagi di UMKM sehingga bisa membantu masyarakat desa termasuk administrasi pemerintahan desa dengan digitalisasi. Harapannya lebih efisien, lebih efektif,” tutur Dekan FILKOM UB tersebut.
Transformasi digital ini, menurut Tri, dirancang agar berkeadilan. Ia menegaskan bahwa kemajuan peradaban digital sudah selayaknya mampu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
“Betul, sesuai dengan background keilmuan kami di bidang IT, bagaimana kemudian ya transformasi digital itu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kota saja, tapi juga masyarakat desa,” sebutnya.
Kendati demikian, ia mewanti-wanti para mahasiswa agar tidak bersikap menggurui tanpa mempelajari sosiologi masyarakat setempat. Langkah pertama yang wajib dijalankan oleh mahasiswa di lokasi adalah melakukan pemetaan masalah (problem mapping) agar produk teknologi yang dihasilkan tepat sasaran.
”Tapi untuk transformasi digital itu kan mereka harus tahu dulu permasalahan di desa itu seperti apa. Sehingga tidak serta-merta kemudian mereka membawa solusi ke desa tanpa tahu masalah riilnya apa,” tegas Tri Astoto.
Guna merealisasikan target tersebut, mahasiswa didorong untuk membuka keran komunikasi yang intensif dengan seluruh elemen pemangku kepentingan (stakeholders) di desa. Mulai dari jajaran birokrasi pemerintahan desa, tenaga pendidik, hingga tokoh masyarakat.
Terkait produk konkret yang ditargetkan lahir dari rahim MMD 2026 ini, Tri membeberkan bahwa output program akan sangat variatif, menyesuaikan dengan urgensi kebutuhan masing-masing desa.
”Outputnya bisa macam-macam ya. Bisa dalam bentuk teknologi yang itu dalam bentuk aplikasi di pemerintahan desa, misalnya. Atau dalam bentuk website yang mereka bisa membantu UMKM di dalam melakukan pemasaran secara digital, ya. Dan beberapa hal yang lain, yang tentu nanti disesuaikan dengan kebutuhan desa,” lanjutnya.
Mengenai komitmen keberlanjutan di Kabupaten Blitar, pihak dekanat dikabarkan telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah setempat. Bahkan, dalam waktu dekat, jajaran pimpinan FILKOM UB dijadwalkan bertolak ke Blitar guna menemui Bupati secara langsung demi merumuskan cetak biru desa binaan.
“Fokus pembinaan jangka panjang di Kabupaten Blitar ini utamanya diarahkan pada desa yang masih mencatatkan indeks pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tergolong rendah sehingga nanti beberapa tahun ke depan memang Kabupaten Blitar dengan desa-desa yang tadi dibidik karena mereka tingkat pembangunan SDM-nya rendah dan seterusnya, itu kita jadikan sebagai desa binaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana MMD FILKOM UB 2026, Hariz Farisi, S.Kom., M.T., memaparkan bahwa keselamatan dan kesehatan mahasiswa selama beraktivitas di luar lingkungan kampus menjadi prioritas mutlak universitas. Menyadari adanya potensi risiko mobilitas di lapangan, pihak panitia membekali seluruh mahasiswa lokal dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Langkah preventif ini diwujudkan lewat kerja sama resmi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan perlindungan ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang kepada mahasiswa maupun orang tua selama masa pengabdian berlangsung.
”Kita mengcover mereka selama kegiatan. Ini kan di luar kampus ya, dan kami juga memandang ada risiko di sana yang perlu dicover oleh BPJS. Sehingga kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengcover itu. Itu wujud dari tanggung jawab kami untuk melepas mereka ke luar kampus,” ujar Hariz Farisi.
Mengenai skema pembiayaan jaminan tersebut, Hariz merinci bahwa iuran atau premi asuransi sepenuhnya ditanggung oleh pihak fakultas. Setiap mahasiswa lokal mendapatkan alokasi proteksi yang berlaku selama dua bulan penuh, melebihi durasi inti masa pengabdian mereka yang hanya satu bulan.
”Untuk setiap mahasiswa itu kami cover selama 2 bulan. Untuk premi-nya kurang lebih ada sekitar Rp8.000 per orang per bulan. Ya total kan semua peserta 760. Terus semua yang mahasiswa lokal, Indonesia, itu kita cover BPJS,” kata Hariz merinci biaya perlindungan.
Lebih lanjut, Hariz mengonfirmasi bahwa dari total rincian 760 peserta, terdapat satu orang mahasiswa asing yang turut berpartisipasi dalam MMD tahun ini. Dikarenakan status kewarganegaraan, skema proteksi untuk mahasiswa asing tersebut dialihkan menggunakan layanan asuransi internasional yang setara.
”Sedangkan ada mahasiswa kita yang internasional itu kita gunakan asuransi yang bisa meng-cover untuk mahasiswa dari luar negeri. Untuk tahun ini yang mahasiswa asing hanya ada 1 orang dari Madagaskar. Selebihnya dari Indonesia,” tambahnya.
Manfaat proteksi dari BPJS Ketenagakerjaan ini mencakup penanganan medis penuh akibat kecelakaan yang terjadi selama menjalankan program pengabdian di Blitar. Hariz menggarisbawahi bahwa kerja sama strategis ini bukan kali pertama dilakukan, dan efektivitasnya telah teruji dalam menopang biaya penyembuhan mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya.
”Jadi memang BPJS kita menggunakan BPJS Ketenagakerjaan yang memang dia itu lebih fokus pada kebanyakan kecelakaan. Jadi memang itu beberapa tahun yang lalu memang BPJS itu sudah bekerja sama dengan kita, jadi memang ini biasa digunakan, dan banyak membantu untuk mendanai yang mendukung penyembuhan ketika mahasiswa itu terjadi kecelakaan. Dan itu sangat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa,” tegasnya.
Alasan penjaminan diperpanjang hingga dua bulan, lanjut Hariz, adalah untuk mengantisipasi mobilitas susulan pasca-penarikan resmi dari desa. Seringkali mahasiswa masih harus melakukan perjalanan pulang-pergi (riwa-riwi) ke lokasi pengabdian guna melengkapi berkas administrasi ataupun menghadiri agenda undangan dari pihak desa.
”Masa bakti mereka di lokasi 1 bulan sebetulnya. Cuma 1 bulan tadi BPJS itu, kalau mereka setelah selesai ada riwa-riwi ke sana, itu tetap dicover. Karena kan setelah selesai kegiatan di sana kan masih ada misalnya perlu persetujuan dari pemerintahan desa, atau bahkan pemerintahan desa mengundang mereka untuk acara tertentu di sana, itu kita masih cover selama 1 bulan setelahnya. Jadi total 2 bulan,” pungkas Hariz.
Gelaran pelepasan ini turut disambut oleh ratusan mahasiswa peserta MMD FILKOM UB 2026. Salah satunya ialah Naufal Zahdan Zulfakar, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi semester 5 yang tergabung dalam Kelompok 7. Bersama rekan sekelompoknya, ia diplot untuk mengabdi di Desa Gunung Gede, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar.
Zahdan menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan awal (survei) yang telah dilakukan kelompoknya, Desa Gunung Gede dinilai masih memerlukan akselerasi dan pendampingan di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Minimnya literasi digital di kalangan pendidik dan siswa menjadi salah satu temuan krusial yang mereka bidik.
Guna menjawab tantangan tersebut, Kelompok 7 telah memetakan tiga program kerja utama yang siap dieksekusi selama satu bulan ke depan. Program tersebut menyasar sektor pendidikan sekolah dan pembenahan tata kelola administrasi pemerintahan desa.
”Kita lebih ke penyuluhan kepada sekolahan, terutama siswa dan guru. Lalu kita memperbarui peta desa yang di mana itu masuk ke instansi pemerintah, dan juga kita membenahi perangkat IT yang di sana dalam artian software-nya,” ungkap Zahdan menjabarkan inovasi kelompoknya.
Zahdan menceritakan bahwa intervensi edukasi IT ini dipicu oleh keprihatinannya saat melihat keterbatasan pemahaman teknologi warga setempat ketika ia melakukan survei pra-kegiatan beberapa waktu lalu. Fokus bimbingan nantinya akan ditekankan pada pemanfaatan internet secara bijak bagi siswa, serta optimalisasi teknologi kecerdasan buatan bagi para guru demi efisiensi kerja.
Tidak hanya sektor pendidikan, sektor tata kelola spasial desa juga tidak luput dari program kerja Kelompok 7. Mereka berencana merombak pemetaan wilayah administrasi desa menjadi format digital yang lebih akurat dan modern.
”Kalau yang peta desa itu secara digital, setara, secara digital,” tegas Zahdan membenarkan rencana pembuatan peta digital desa.
Di sisi lain, disinggung mengenai langkah preventif fakultas yang mengikutsertakan seluruh mahasiswa dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Zahdan mengaku sangat mengapresiasi kebijakan tersebut.
Kebijakan ini dinilai memberikan rasa aman psikologis yang tinggi bagi para mahasiswa yang akan bertugas di medan pengabdian yang dinamis. Rasa khawatir akan adanya insiden yang tidak diinginkan di jalan dapat diminimalisasi.
”Jujur saya merasa lebih aman. Karena ada temen saya juga yang di mana dia juga habis kecelakaan sebelum survei. Siapa tahu kalau misal emang ada apa-apa, kita bisa mengandalkan itu (BPJS Ketenagakerjaan),” kata Zahdan mengakhiri pembicaraan. [dan/suf]
