Malang (beritajatim.com) – Universitas Brawijaya (UB) terus mendorong ekosistem halal global melalui penyelenggaraan Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026. Kegiatan ini digelar di Auditorium Algoritma, Gedung FILKOM UB, Senin (5/5/2026), dengan mengusung tema “Orchestrating the Halal Ecosystem: Bridging Research, Infrastructure, and Policy.”
Acara ini menjadi penyelenggaraan ketiga sejak pertama kali digelar pada 2024, sekaligus menandai semakin kuatnya peran perguruan tinggi dalam membangun sistem halal yang terintegrasi lintas sektor, mulai dari pendidikan, industri, hingga pemerintahan.
Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P., menjelaskan bahwa UB Halal Metric merupakan instrumen strategis untuk mengukur sejauh mana sebuah institusi mampu membangun ekosistem halal secara komprehensif. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi global.
“Penilaian dilakukan secara rinci mencakup berbagai dimensi seperti infrastruktur, kebijakan, riset dan pengembangan, pendidikan, serta aspek lain yang mendukung penguatan ekosistem halal,” ujar Imam.
Ia menegaskan bahwa UB menjadi pionir dalam merumuskan indikator halal metric, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Instrumen ini dikembangkan melalui riset berkelanjutan dan dirancang untuk menjadi rujukan internasional dalam menilai kesiapan institusi dalam mengembangkan ekosistem halal.
Dalam forum tersebut, UB juga menghadirkan sejumlah agenda utama, mulai dari keynote speech, talkshow bersama pemangku kepentingan strategis, hingga pemberian penghargaan UB Halal Metric Award 2026. Selain itu, kegiatan ini turut menghadirkan sesi call for paper bertajuk “Envisioning the Global Halal Ecosystem from Ideas to Impact” yang diikuti oleh 32 peneliti terpilih di bidang ekosistem halal.
UB Halal Metric dikembangkan dengan pendekatan ilmiah berbasis lima dimensi utama, yaitu kebijakan (policy), pendidikan (education), riset dan pengabdian masyarakat (research and community services), infrastruktur (infrastructure), serta integrasi ekosistem halal secara multidisipliner. Kelima dimensi ini digunakan untuk mengukur kesiapan institusi secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun sistem bisnis inti.
Pada tahun ini, UB memberikan total 261 penghargaan kepada institusi dari tujuh kategori, yaitu universitas, perguruan tinggi keagamaan Islam, politeknik, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan industri. Penghargaan tersebut terbagi dalam lima tingkat capaian, yakni Platinum (12), Gold (78), Silver (76), Bronze (76), dan Honorable Mention (19).
Ketua Pelaksana, Jhauharotul Muchlisyiyah, S.TP., M.P., Ph.D., mengungkapkan bahwa jumlah institusi yang dinilai mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada dua penyelenggaraan awal hanya sekitar 30 institusi per sektor, tahun ini meningkat menjadi 100 institusi per sektor atau sekitar 300 institusi secara nasional.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran institusi terhadap pentingnya membangun ekosistem halal yang terukur dan terstandarisasi semakin tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, UB Halal Metric memiliki pendekatan yang berbeda dari sertifikasi halal pada umumnya. Jika sertifikasi halal berfokus pada produk, maka halal metric menilai kesiapan institusi secara menyeluruh dalam membangun sistem halal.
“Ini mencakup bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana inovasi didorong, bagaimana edukasi halal diintegrasikan, hingga bagaimana infrastruktur disiapkan untuk mendukung rantai nilai halal,” ujarnya.
Pendekatan berbasis ekosistem ini, lanjutnya, memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ketika suatu institusi telah menerapkan sistem halal secara menyeluruh, masyarakat tidak perlu lagi memverifikasi setiap produk atau layanan secara individual karena jaminan halal sudah melekat dalam sistemnya.
Sebagai contoh, aspek infrastruktur tidak hanya mencakup produk halal, tetapi juga fasilitas pendukung seperti pemisahan toilet, ruang ibadah, serta kebijakan edukasi halal yang terintegrasi di lingkungan institusi.
Dalam hal penilaian, UB menerapkan dua mekanisme, yakni self-reporting oleh institusi dan verifikasi langsung oleh tim penilai menggunakan rubrik akademik yang terukur.
Kegiatan ini turut menghadirkan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, sebagai keynote speaker yang membahas kebijakan nasional ekosistem halal. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, yang menyoroti percepatan sertifikasi halal di Indonesia.
Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa halal kini telah menjadi kebutuhan global, tidak lagi terbatas pada umat Muslim. Ia menyebut konsep halal for all sebagai paradigma baru yang menempatkan halal sebagai standar kualitas dan nilai tambah produk.
“Halal sekarang menjadi value added. Bahkan di Eropa, halal mulai dipandang sebagai elite food. Indonesia menargetkan menjadi pusat ekosistem halal dunia pada 2027,” ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 13 juta produk halal di Indonesia, dengan target mencapai 24 juta produk. Untuk mempercepat capaian tersebut, pemerintah mengandalkan empat strategi utama, yakni penguatan regulasi, kolaborasi lintas kementerian, sosialisasi masif, serta digitalisasi berbasis kecerdasan buatan.
Kolaborasi tersebut melibatkan sedikitnya sembilan kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, Pariwisata, UMKM, dan Pertanian, serta lembaga lain seperti BPOM dan Badan Pangan Nasional.
Babe juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam ekosistem halal, terutama sebagai lembaga pemeriksa halal melalui laboratorium yang dimiliki. “UB ini adalah salah satu pelopor dalam pengembangan sistem halal di Indonesia,” tutupnya saat diwawancarai awak media. (dan/kun)
