Yogyakarta (beritajatim.com)- Penurunan 1,2 juta orang dari kelompok kelas menengah dalam setahun mungkin terdengar seperti angka statistik biasa.
Namun di balik data tersebut, tersimpan kisah nyata keluarga yang harus menunda mimpi—mulai dari membeli rumah hingga membiayai pendidikan anak ke kampus impian.
Laporan terbaru dari Mandiri Institute mencatat jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk pun menyusut dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen.
Di saat yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) atau calon kelas menengah justru melonjak 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi.
“Artinya, lebih dari separuh masyarakat Indonesia berada tepat di bawah ambang kelas menengah—cukup dekat untuk naik, tetapi sangat rentan untuk kembali turun,” jelas Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho.
Wisnu menilai fenomena ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi. Menurutnya, kelas menengah adalah kelompok yang merasa “cukup”—cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, dan cukup untuk bermimpi hidup lebih baik dari generasi sebelumnya. Ketika jumlah mereka menyusut, yang tergerus bukan hanya pendapatan, melainkan juga rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan.
Struktur kelas menengah Indonesia sendiri dinilai masih tipis dan banyak berada di lapisan bawah (lower middle class). Fondasinya rapuh. Sedikit guncangan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan cicilan, atau biaya pendidikan dapat langsung mendorong mereka turun kelas.
Salah satu penyebab utama penyusutan kelas menengah adalah kualitas pekerjaan yang belum mendukung mobilitas sosial. Banyak lapangan kerja baru bersifat survival-based—cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk naik kelas.
Ekonomi gig, sektor informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan jenis ini jarang menawarkan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jenjang karier yang jelas.
Akibatnya, meski bekerja keras, banyak orang merasa tangga sosial mereka tidak bertambah panjang.
Selain persoalan pekerjaan, daya beli kelas menengah bawah juga tertekan. Upah riil relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat.
Fenomena ini dikenal sebagai income squeeze—tekanan pendapatan yang tidak selalu terlihat dramatis, tetapi perlahan menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan.
“Secara kasat mata, banyak keluarga tampak baik-baik saja. Namun ruang fiskal mereka semakin sempit,” beber Wisnu.
Situasi makin rumit karena meningkatnya pekerjaan berbasis rumah tangga yang tidak memiliki perlindungan sosial. Ketika sakit datang atau permintaan pasar melemah, tidak ada bantalan pengaman. Satu guncangan kecil bisa meruntuhkan stabilitas yang dibangun bertahun-tahun.
Kelompok AMC kini menjadi mayoritas populasi, tetapi berada di “wilayah abu-abu”. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga belum cukup aman untuk sepenuhnya mandiri.
Tanpa sistem perlindungan yang memadai, risiko terbesar yang muncul adalah aspiration without mobility—aspirasi tinggi tanpa jalur mobilitas yang jelas. Anak-anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi struktur ekonomi tidak menyediakan tangga yang cukup kokoh untuk mendaki.
“Jika tren ini berlanjut, dampaknya bukan hanya pada konsumsi rumah tangga dan basis pajak, tetapi juga pada stabilitas sosial dan cita-cita Indonesia menuju negara maju,” tegasnya.
Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan akan menghasilkan fondasi yang rapuh.
Untuk membalikkan tren ini, diperlukan kebijakan yang benar-benar membuka mobilitas sosial. Di antaranya:
Mendorong sektor manufaktur bernilai tambah dan jasa modern berproduktivitas tinggi.
Menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri secara nyata.
Memperluas jaminan sosial, termasuk asuransi kehilangan pekerjaan bagi pekerja non-formal.
Merancang skema pembiayaan perumahan dan pendidikan yang ramah bagi kelompok nyaris menengah.
Kebijakan sosial juga perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect, yakni kondisi ketika sedikit kenaikan pendapatan justru membuat perlindungan sosial hilang sepenuhnya.
Pada akhirnya, kelas menengah bukan sekadar kategori statistik. Mereka adalah penyangga konsumsi, pembayar pajak, sekaligus penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas terus melambat, yang hilang bukan hanya 1,2 juta orang dalam tabel—tetapi harapan kolektif tentang masa depan yang lebih baik.[aje]
