Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, merekomendasikan tiga poin penting untuk mengatasi persoalan penyegelan SD Negeri Tamberu 2 Batumarmar, oleh ahli waris dan mengakibatkan siswa belajar di tenda darurat sebagai kelas alternatif.
Ketiga rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antara Komisi IV DPRD Pamekasan, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Bagian Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
“Berdasar hasil rembug bersama Disdikbud dan Bagian Aset, kita rumuskan tiga rekomendasi solusi, yakni membeli lahan dari pemilik, membangun gedung baru di lokasi lain atau memindahkan siswa ke sekolah terdekat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, Rabu (29/10/2025).
Selain itu, politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga menilai opsi relokasi siswa dan pembelian lahan relatif tidak efektif dan justru berpotensi menambah masalah baru. “Opsi paling realistis yaitu membangun gedung baru, karena di sekitar lokasi masih ada lahan yang merupakan aset pemerintah daerah, dan itu menjadi solusi paling aman,” ungkapnya.
“Memang untuk pembelian lahan (kepada pemilik) bisa saja dilakukan, tapi resikonya relatif tinggi. Di antaranya harga lahan busa saja menjadi persoalan baru, terlebih pemerintah menilai berdasar appraisal. Sedangkan pemilik memakai harga pasar atau harga selera, belum lagi ada pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas lahan itu,” imbuhnya.
Karena itu pihaknya juga sudah meminta pihak terkait agar hasil rapat tersebut segera disampaikan kepada Sekda dan Bupati Pamekasan. “Masalah ini harus segera ditangani, kasihan anak-anak, mereka belajar di lingkungan yang rawan penyakit. Bahkan saat makan (menu) program MBG mereka makan di tenda yang berdiri di area pembuangan sampah, ini tidak manusiawi,” tegasnya.
Sebelumnya pihaknya juga melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi kelas alternatif yang didirikan wali siswa bersama para guru SD Negeri Tamberu 2 Batumarmar. Bahkan situasinya dinilai sangat memprihatinkan, karena berdekatan dengan lokasi pembuangan sampah.
Sementara pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sempat direncakan digelar di emperan rumah warga pasca adanya kasus sengketa lahan yang berujung penyegelan oleh ahli waris, namun tidak diperkenankan oleh warga karena khawatir bising.
Karena itu, pasca melakukan peninjauan di lokasi pada akhirnya memanggil Disdikbud bersama Bagian Aset Pemkab Pamekasan, guna mengurai persoalan sengketa lahan yang berujung pada penyegelan SDN Tamberu 2 Batumarmar. Sehingga muncul tiga rekomendasi yang sudah dibahas bersama para pihak. [pin/kun]
