Gresik (beritajatim.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatatkan kinerja positif dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada kuartal IV tahun 2025. Hingga Oktober, perusahaan ini berhasil menyalurkan 6,14 juta ton pupuk bersubsidi, atau 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.
Capaian tersebut meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu, dan bahkan 23 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tak lepas dari kebijakan strategis pemerintah serta terobosan dalam tata kelola pupuk subsidi yang kini jauh lebih efisien. “Tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Rahmad menjelaskan, perubahan itu merupakan hasil implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025.
“Dua peraturan tersebut memangkas hingga 145 regulasi lama terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kedua regulasi baru ini juga menghadirkan sistem distribusi berbasis empat titik akses utama, yakni melalui pengecer, koperasi, gapoktan, dan pokdakan. Langkah ini, kata Rahmad, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menempatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama kebijakan pangan nasional.
“Kami mengapresiasi penuh dukungan pemerintah yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani,” imbuhnya.
Mantan Direktur Utama Petrokimia Gresik itu juga menuturkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dimulai tepat pada 1 Januari 2025. Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani menerima pupuk sesuai jadwal musim tanam.
“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pupuk berkualitas demi menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad. (dny/kun)
