Blitar (beritajatim.com) – Isu kerenggangan hubungan antara DPRD dan Bupati Blitar kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menepis kabar tersebut.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris PKB Kabupaten Blitar itu menegaskan bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan normal. Menurut Rifa’i, dinamika yang terjadi hanyalah bagian dari proses dalam diskusi.
“Perencanaan itu kewenangan Bupati, dewan mempunyai kewenangan budgeting, berarti kan harus sinkron, namanya pembahasan belum berjalan kok sudah dianggap tidak sinkron,” ungkap M. Rifa’i, Rabu (13/08/2025).
Rifa’i menjelaskan, dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan adalah kewenangan Bupati, sementara Dewan memiliki kewenangan dalam hal penganggaran (budgeting). Kedua fungsi ini harus berjalan selaras. Oleh karena itu, ia menilai terlalu dini jika ada pihak yang langsung menyimpulkan hubungan tidak harmonis hanya karena proses pembahasan belum rampung.
“Baru kalau nanti tidak terjadi keselarasan dan kesepakatan, ya berarti butuh perencanaan yang baik dan budgeting yang pas,” tegasnya.
Diketahui isu kerenggangan hubungan ini muncul di tengah gagal digelarnya Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 beberapa waktu lalu.
Rapat krusial itu batal digelar karena tiga fraksi besar, yakni PKB, Gerindra, dan Golkar, kompak tidak hadir dalam paripurna yang digelar pada Jumat (8/8/2025) lalu. Peristiwa ini langsung memicu spekulasi publik, apakah ini bukti pecah kongsi antara fraksi-fraksi tersebut dengan Bupati Blitar.
Dari situlah muncul isu bahwa hubungan antara DPRD dan Bupati Blitar merenggang karena tidak sejalannya beberapa program. Namun situasi itu dipandang DPRD Kabupaten Blitar sebagai hal yang lumrah dalam proses diskusi soal anggaran.
“Komunikasi berjalan kok. Semua butuh proses diskusi tidak ujug-ujug,” tandasnya.
Sebelumnya Bupati Blitar, Rijanto juga telah membantah isu itu. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar tersebut dengan tegas menyebut bahwa hubungan eksekutif dan legislatif di Bumi Penataran baik-baik saja dan harmonis.
“menyatu semua tidak ada masalah, siapa yang bilang kurang harmonis, kan malah saya ajak main ketoprakan itu juga kog,” Jawab Rijanto menanggapi isu tersebut pada Selasa (12/8/2025).
Rijanto menegaskan bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif terus berjalan lancar. Ia menyebut, setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemkab Blitar selalu didiskusikan dan disinergikan dengan DPRD.
“Pembahasan program-program APBD lancar sesuai aturan aturan yang ada,” tegasnya.
Bupati Blitar itu pun mempertanyakan siapa yang menghebuskan isu soal kerenggangan hubungan antara eksekutif dan legislatif tersebut. Pasalnya selama ini, Rijanto dan wakilnya Beky Herdihansah tetap menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Kabupaten Blitar.
“Tidak ada masalah selama ini kita di kabupaten Blitar hubungan dengan legislatif nyaman tidak ada masalah,” imbuhnya. (owi/but)
