Surabaya (beritajatim.com) – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menghantui dunia industri di Jawa Timur. Sepanjang 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mencatat sebanyak 8.394 pekerja dari 21 kabupaten/kota harus kehilangan pekerjaan.
Bahkan, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat PHK tertinggi ke-5 secara nasional tahun ini.
Ancaman itu belum berakhir. Kemnaker memperingatkan bahwa sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika tidak segera diatasi, ribuan pekerja lainnya akan terancam kehilangan mata pencaharian mereka.
Investasi sebagai Solusi Krusial
Merespons fenomena ini, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Gigih Prihantono, menegaskan pentingnya peningkatan arus investasi untuk menekan angka PHK dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
“Arus investasi yang meningkat membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Dengan adanya investasi yang lebih besar, akan tercipta peningkatan produksi, nilai tambah, serta kontribusi yang lebih besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” ungkap Gigih dalam keterang tertulis yang diterima redaksi, Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.
Banyak proyek investasi yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, baik tenaga terampil maupun pekerja di sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat strategi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar investor merasa aman dan tertarik untuk menanamkan modalnya.
Lonjakan PHK dan Faktor Pemicu
Namun di sisi lain, tren PHK di Jawa Timur terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Banyak perusahaan yang terpaksa mengambil langkah pahit ini demi menekan biaya operasional. Salah satu pemicunya adalah penurunan daya beli masyarakat, yang diperparah dengan gerakan boikot terhadap beberapa produk tertentu.
“Ketika konsumsi menurun drastis, perusahaan menghadapi tekanan yang berat. Dalam kondisi seperti ini, opsi yang paling sering diambil adalah pengurangan tenaga kerja,” jelas Gigih.
Ia menyayangkan fenomena ini, mengingat Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Dengan jumlah angkatan kerja yang besar dan kompetitif, seharusnya provinsi ini dapat menjadi magnet bagi investor yang mencari tenaga kerja berkualitas dengan biaya operasional yang lebih efisien.
Selain itu, faktor geografis, sumber daya alam, dan besarnya pasar di Jawa Timur juga merupakan keunggulan yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal.
Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Boikot
Gigih menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam menanggulangi dampak boikot terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan.
Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dan memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang terdampak.
“Harapannya, ada langkah konkret dari pemerintah untuk menjembatani kepentingan semua pihak, baik masyarakat, pengusaha, maupun pekerja. Boikot memang bisa menjadi bentuk protes, tetapi dampaknya terhadap tenaga kerja harus benar-benar dipertimbangkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Forum Bahtsul Masa’il se-Jawa Madura juga telah membahas isu boikot dalam perspektif hukum Islam.
Mereka menegaskan bahwa gerakan boikot harus memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.
KH. Aris Ni’matulloh MAF, M.Si, Katib Dewan Sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon, mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam merespons informasi terkait boikot suatu produk atau perusahaan.
“Jangan sampai tindakan yang kita lakukan justru merugikan saudara-saudara kita sendiri,” ujarnya.
Sebagai forum yang mengedepankan kajian berbasis syariat Islam, Bahtsul Masa’il menekankan perlunya keseimbangan antara aksi sosial dan dampak ekonomi. Pasalnya, dalam setiap keputusan, perlu dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya agar tidak menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat luas.
Dengan meningkatnya angka PHK dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat menjadi krusial. Hanya dengan kebijakan yang bijak dan strategis, Jawa Timur dapat keluar dari bayang-bayang PHK dan kembali menggerakkan roda perekonomian secara optimal. (ted)
