Surabaya (beritajatim.com) — Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan harapannya agar PT Bank Perekonomian Rakyat Jatim (Perseroda) memperluas jaringan layanan setelah perubahan nomenklatur dari PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PT BPR Jatim yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/12/2024).
Diketahui, Pemprov Bersama DPRD telah menyetujui perubahan nomenklatur PT BPR Jatim dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Adhy menjelaskan, perubahan nomenklatur ini bertujuan memperluas bidang usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Transformasi tersebut akan memungkinkan PT BPR Jatim mengembangkan layanan seperti penyediaan cash in, cash out, hingga mobile banking.
“PT BPR Jatim dapat memperluas jaringan layanan, seperti penyediaan layanan cash in, cash out, dan mobile banking,” ungkap Adhy.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Gerindra terkait diferensiasi dengan Bank Jatim, Adhy menegaskan bahwa PT BPR Jatim akan fokus pada pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama di sektor pertanian mikro. Sementara itu, Bank Jatim lebih diarahkan pada pembiayaan usaha menengah ke atas.
“PT BPR Jatim akan fokus pada sektor UMKM, sedangkan Bank Jatim lebih kepada usaha menengah ke atas,” jelasnya.
Adhy juga memaparkan bahwa PT BPR Jatim telah menjalin koordinasi dengan OJK dan stakeholder lainnya untuk mempersiapkan transformasi ini. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama demi mendukung keberhasilan perubahan ini.
Dalam penjelasannya kepada Fraksi Demokrat, Adhy mengungkapkan bahwa hingga kini, 92 persen portofolio kredit PT BPR Jatim telah disalurkan ke sektor UMKM produktif. Hal ini dinilai sesuai dengan target Rencana Bisnis Bank dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
“Capaian ini sesuai target dan memberikan dampak positif pada perekonomian Jawa Timur,” ujarnya.
Selain itu, Adhy menyebutkan kontribusi PT BPR Jatim terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur melalui deviden yang telah memenuhi target RUPS. Program subsidi bunga, Dana Bergulir (Dagulir), dan Kredit Pertanian Jawa Timur (PKPJ) juga menjadi upaya strategis untuk mendukung perekonomian lokal.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Adhy menegaskan bahwa transformasi ini bertujuan memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Strategi antisipasi telah disiapkan untuk memaksimalkan manfaat bagi perusahaan dan PAD.
“Bank ini akan menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Timur sekaligus memperluas akses keuangan bagi warga,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Adhy mengapresiasi dukungan dan masukan konstruktif dari semua fraksi DPRD. Ia berharap Raperda ini dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Jawa Timur.
“Kami menghargai kerja sama semua pihak. Semoga Raperda ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Jatim,” pungkasnya. [tok/beq]
