Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Surabaya dr Hilman Siregar menyarankan agar ke depan, pemilu tidak digelar secara serentak untuk menghindari tumbangnya para petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
“Kalau saya pribadi, sebaiknya semua jangan berbarengan (pilpres, pileg, pilkada),” ujar Hilman ditemui usai menghadiri sumpah dokter di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Selasa (27/2/2024).
Hilman menilai, meskipun kebanyakan korban yang meninggal saat bertugas itu adalah mereka yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan, namun jam kerja saat pelaksanaan pemilu serentak sangat menguras tenaga.
“Saya rasa itu memang sudah ada komorbid dan jam kerja yang terlalu panjang. Jadi, faktor kelelahan sangat berpengaruh. Jangankan yang punya komorbid, anak muda pun selesai (pemilu) saya lihat banyak yang pusing dan macam-macam (tumbang),” ungkapnya.
Karena itu, Hilman menilai jika sebaiknya pelaksanaan pemilu tidak digelar secara serentak. Mengingat banyaknya surat suara yang harus dihitung dan membutuhkan waktu cukup lama.
“Untuk menghitungnya itu akhirnya sampai subuh. Saya rasa kalau pilpres sendiri, pilgub sendiri, pilkada sendiri, mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan,” katanya.
Sebagai informasi, Dinkes Kota Surabaya telah merilis bahwa ada sebanyak 137 petugas KPPS yang jatuh sakit, dan dua di antaranya dinyatakan meninggal dunia.
Sedangkan KPU Jatim menyebut ada sebanyak 80 anggota KPPS, Linmas TPS dan penyelenggara Pemilu 2024 dilaporkan meninggal dunia. Faktor kesehatan menjadi salah satu penyebab meninggalnya puluhan petugas tersebut. [ipl/suf]
