Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyayangkan kegagalan program J-Berteman (Jember Bersih Terang dan Aman) tahun ini.
Program J-Berteman adalah program pengadaan tenaga kerja alih daya outsourcing oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjadi tenaga kebersihan, pertamanan, dan keamanan. Yahun ini Pemkab Jember sudah mengalokasikan Rp 75 miliar untuk merekrut sekitar 12 ribu orang warga Jember berusia 17-40 tahun.
Namun ternyata program itu batal dilaksanakan. “Kami memandang persoalan ini harus diklarifikasi kepada publik, khususnya 12 Ribu pendaftar, agar tidak terjadi kekecawaan yang berkepanjangan. Hal ini jangan sampai terulang kembali pada masa yang akan datang,:” kata juru bicara Fraksi PPP Ikbal Wildan Fardana.
Dalam sidang paripurna di DPRD Jember, Selasa (26/9/2023) malam, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, anggaran J-Berteman diarahkan untuk kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan para tokoh Masyarakat, penyusunan kerangka acuan kerja, skema bisnis dan dokumen teknis J-Berteman, dan kegiatan pembentukan tim pelaksana.
Sebelumnya dalam sebuah kesempatan, Hendy juga pernah menjelaskan, bahwa J-Berteman tak bisa dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran berimbang dan pemenuhan kekurangan belanja wajib berupa gaji pegawai. Rasionalisasi APBD 2023 harus dilakukan karena beberapa alasan.
“Kami ada pengendalian, karena ada tambahan-tambahan dana yang belum disiapkan dan masuk untuk melengkapi pembayaran. Contohnya di Dinas Pendidikan, kemarin dihitung (belanja pegawai) hanya 10 bulan. Belum dihitung penuh 13 bulan karena ada gaji ke-13. Itu menghabiskan dana Rp 100 miliar lebih,” kata Hendy.
“Kemudian ada surat Menteri Dalam Negeri pada Februari 2023 yang mengharuskan kami menyiapkan 40 persen dana untuk pilkada. Itu wajib, sehingga (anggaran yang sudah dialokasikan) kami tarik lagi. Program-programnya kami hold dulu. Kami kendalikan,” kata Hendy.
Akibatnya, tak hanya perekrutan tenaga kebersihan yang batal, namun sejumlah pekerjaan proyek. “Takutnya ketika pekerjaan sudah ditenderkan dan dibelanjakan, uangnya tidak ada. Kami malah berutang kepada pihak ketiga, Itu malah berisiko buat kami,” kata Hendy. [wir]
